TERNATE, Wartarepublik.com – Kontribusi sektor perikanan terhadap penerimaan negara di Maluku Utara masih menghadapi tantangan. Hingga akhir Triwulan II 2026, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate baru mencapai Rp46 juta atau 9,2 persen dari target tahunan sebesar Rp500 juta. Kamis, (2/7/26)

Capaian tersebut menurun 34,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Triwulan II 2025, realisasi PNBP Pasca Produksi tercatat sebesar Rp70 juta atau 14 persen dari target tahunan yang juga ditetapkan sebesar Rp500 juta.

Kepala PPN Ternate, Amirullah Sjahir, mengatakan rendahnya realisasi penerimaan negara dipengaruhi oleh struktur armada perikanan yang beroperasi di wilayah Ternate. Mayoritas kapal penangkap ikan masih berukuran di bawah 30 Gross Ton (GT), sehingga belum menjadi objek pungutan PNBP Pasca Produksi.

"Di Ternate ini memang masih didominasi oleh kapal-kapal berukuran di bawah 30 GT yang belum masuk dalam mekanisme PNBP Pasca Produksi. Sementara kapal yang masuk kategori pasca produksi dan aktif beroperasi di PPN Ternate saat ini hanya sekitar lima kapal," ujar Amirullah saat ditemui di Kantor PPN Ternate.

Selain terbatasnya jumlah armada yang menjadi objek pungutan, Amirullah menjelaskan bahwa realisasi PNBP juga sangat dipengaruhi oleh fluktuasi produksi perikanan akibat musim penangkapan dan kondisi cuaca.

Menurutnya, target penerimaan ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan volume hasil tangkapan nelayan bergantung pada faktor alam yang tidak dapat dikendalikan oleh pengelola pelabuhan.

"Bahkan realisasi pada tahun 2025 juga tidak mencapai target. Hal itu tidak bisa kami intervensi karena target ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, kami juga tidak bisa mengintervensi agar hasil tangkapan nelayan meningkat karena sangat bergantung pada kondisi alam," katanya.

Amirullah menambahkan, skema PNBP Pasca Produksi hanya dikenakan kepada kapal perikanan yang memenuhi ketentuan ukuran dan perizinan tertentu. Karena sebagian besar armada di Ternate masih berada di bawah ambang batas 30 GT, basis pemungutan penerimaan negara dari sektor perikanan tangkap masih relatif terbatas.

Meski realisasi hingga pertengahan tahun masih jauh dari target, PPN Ternate berkomitmen terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui peningkatan pelayanan kepada kapal-kapal yang telah memenuhi persyaratan PNBP Pasca Produksi. Upaya tersebut diharapkan sejalan dengan meningkatnya aktivitas perikanan tangkap dan bertambahnya armada berukuran besar yang beroperasi di wilayah Maluku Utara.

Rendahnya realisasi PNBP Pasca Produksi di PPN Ternate juga menggambarkan tantangan fiskal di sektor perikanan tangkap. Peningkatan penerimaan negara tidak hanya bergantung pada efektivitas administrasi pemungutan, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur armada perikanan, produktivitas penangkapan, serta dinamika musim dan kondisi cuaca yang menentukan volume hasil tangkapan nelayan. (Ul/Tim)