TEBINGTINGGI — WartaREPUBLIK.com | Upacara Hari Kesaktian Pancasila jangan berhenti sebagai seremoni tahunan. Nilai Pancasila justru diuji ketika masyarakat berada di depan meja pelayanan dan membutuhkan kepastian, perlakuan yang adil, informasi yang jelas serta pelayanan yang berintegritas.

Pesan itulah yang mengemuka dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office (BO) Tebingtinggi, Kamis (1/10/2026), di Aula Kantor BRI BO Tebingtinggi.

Upacara dipimpin Pemimpin Cabang BRI BO Tebingtinggi, Bagus Prabu Danianto, selaku Inspektur Upacara.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, tema yang juga digunakan dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat nasional pada 1 Oktober 2026.

Namun, pertanyaan yang jauh lebih penting berada setelah upacara selesai:

Sejauh mana nilai Pancasila benar-benar hadir ketika masyarakat berhadapan dengan pelayanan perbankan?

PANCASILA DIUJI DI MEJA PELAYANAN

Dalam amanat Direktur Utama BRI Hery Gunardi yang dibacakan Bagus Prabu Danianto, ditegaskan bahwa Pancasila tidak semestinya hanya dihafalkan, tetapi menjadi pedoman dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pancasila adalah pegangan dalam bekerja dan melayani. Semangat persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran sejalan dengan tugas kita di BRI untuk memastikan rakyat kecil memiliki kesempatan yang sama untuk maju,” tegas Bagus saat membacakan amanat tersebut.

Pesan itu sekaligus membuka ruang pengawasan publik.

Sebab, pelayanan yang berlandaskan Pancasila bukan sekadar soal keramahan petugas.

Masyarakat berhak memperoleh informasi yang transparan, prosedur yang jelas, perlakuan yang adil, kepastian proses, serta mekanisme pengaduan yang dapat diakses dan ditindaklanjuti.

Pertanyaannya sederhana:

Apakah standar tersebut benar-benar dirasakan masyarakat dalam setiap pelayanan BRI BO Tebingtinggi?

DANA PUBLIK BESAR, TANGGUNG JAWAB JUGA BESAR

Dalam amanat tersebut disebutkan BRI mengelola dana masyarakat yang nilainya mencapai sekitar Rp1.580 triliun.

Angka sebesar itu bukan sekadar statistik.

Di baliknya terdapat kepercayaan masyarakat yang harus dijaga melalui tata kelola, keamanan, integritas dan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, semakin besar kepercayaan yang diberikan masyarakat, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas pelayanan.

Kepercayaan publik tidak cukup dijawab dengan slogan. Kepercayaan harus dibayar dengan kinerja.

JARINGAN LUAS, JANGAN BIARKAN MUTU PELAYANAN TERPUTUS

BRI juga disebut memiliki sekitar 49,7 juta pengguna BRImo serta lebih dari 1,13 juta Agen BRILink yang menjangkau lebih dari 60.000 desa.

Jaringan sebesar itu menunjukkan luasnya penetrasi layanan perbankan.

Tetapi luasnya jaringan juga membawa konsekuensi: standar pelayanan harus semakin konsisten.

Masyarakat tidak seharusnya dibuat bingung oleh informasi yang berbeda, prosedur yang tidak jelas atau mekanisme pengaduan yang tidak memberikan kepastian.

Di sinilah nilai persatuan dan keadilan Pancasila seharusnya diterjemahkan ke dalam praktik pelayanan.

KREDIT UMKM: ANGKA BESAR HARUS TERASA MANFAATNYA

Dalam amanat tersebut juga disampaikan bahwa penyaluran kredit BRI kepada sektor UMKM mencapai Rp1.235,4 triliun atau sekitar 75,1 persen dari total kredit.

Pada Semester I 2026, disebutkan lebih dari 2 juta pelaku usaha telah memperoleh manfaat dari Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Data tersebut menunjukkan besarnya peran BRI dalam pembiayaan ekonomi kerakyatan.

Namun, angka besar tetap membutuhkan pertanyaan yang lebih konkret:

Apakah pembiayaan tersebut benar-benar membantu pelaku UMKM naik kelas?

Apakah masyarakat memperoleh informasi kredit yang mudah dipahami?

Apakah proses pelayanan berlangsung transparan?

Apakah masyarakat mendapatkan perlakuan yang setara?

Dan ketika muncul persoalan, seberapa cepat serta sejauh mana pengaduan masyarakat ditangani?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan.

Itulah bagian dari pengawasan publik terhadap lembaga yang mengemban kepercayaan masyarakat.

INTEGRITAS TIDAK BOLEH BERHENTI DI AMANAT

BRI juga mengingatkan insan perusahaan mengenai berbagai tantangan digital, termasuk judi online, pinjaman online ilegal dan penyebaran hoaks.

Di tengah perkembangan layanan digital, integritas menjadi semakin penting.

Pelayanan cepat memang dibutuhkan.

Namun, pelayanan cepat tanpa integritas tidak cukup.

Masyarakat membutuhkan layanan yang aman, transparan dan tidak diskriminatif.

Karena itu, setiap petugas yang berada di garis depan pelayanan memiliki posisi penting dalam menerjemahkan nilai Pancasila ke dalam tindakan sehari-hari.

PERTANYAAN PUBLIK BUKAN GANGGUAN

BRI memiliki sejarah panjang sejak berdiri pada 1895 di Purwokerto dengan misi ekonomi kerakyatan dan membantu masyarakat agar tidak terjebak praktik pinjaman yang merugikan.

Seiring perjalanan waktu, skala pelayanan BRI semakin besar dan ekspektasi masyarakat juga semakin tinggi.

Maka, pertanyaan publik terhadap kualitas pelayanan semestinya dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial.

Bagaimana memastikan informasi pelayanan benar-benar terbuka?

Bagaimana memastikan masyarakat memperoleh perlakuan yang adil?

Bagaimana memastikan pengaduan tidak berhenti sebagai laporan administratif?

Bagaimana memastikan digitalisasi tidak menciptakan jarak baru antara bank dan masyarakat?

Dan yang paling mendasar:

Apakah masyarakat kecil benar-benar merasakan semangat “kesempatan yang sama untuk maju” sebagaimana pesan dalam amanat Hari Kesaktian Pancasila tersebut?

UPACARA SELESAI, PEMBUKTIAN DIMULAI

Pada akhirnya, upacara hanya berlangsung beberapa jam.

Tetapi nilai yang diikrarkan seharusnya bekerja setiap hari.

“Mari kita jadikan peringatan hari ini sebagai momentum untuk membuktikan bahwa Pancasila adalah nilai yang hidup dalam setiap tindakan dan pelayanan kita sehari-hari,” pungkas Bagus Prabu Danianto.

Kalimat itu menjadi pesan sekaligus tantangan.

Sebab Pancasila paling mudah diucapkan di podium.

Pancasila justru diuji ketika rakyat berdiri di depan meja pelayanan.

Di titik itulah keadilan harus terasa, transparansi harus terlihat, integritas harus terjaga dan kepercayaan masyarakat harus dibuktikan.

Upacara boleh selesai. Tetapi tanggung jawab pelayanan kepada rakyat tidak boleh ikut berakhir.

Redaksi: WartaREPUBLIK.com
Editor: Zulkarnain Idrus