.png "Admin Global")
WARTAREPUBLIK.COM - Demokrasi lokal seharusnya menghadirkan lembaga politik yang dekat dengan rakyat, mampu menyuarakan kepentingan masyarakat, dan menjadi pengawas penggunaan anggaran daerah. Dalam konteks itu, DPRD memiliki posisi penting karena menjadi representasi politik masyarakat di daerah. Namun, harapan tersebut sering kali berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi di lapangan. Konflik internal yang belakangan muncul di DPRD Kota Ternate memperlihatkan bahwa lembaga legislatif daerah masih menghadapi persoalan serius, baik dalam aspek etika politik maupun tata kelola kelembagaan.
Polemik mengenai perjalanan dinas yang menyeret nama-nama anggota DPRD Kota Ternate bukan hanya menjadi persoalan administratif biasa. Konflik tersebut telah berkembang menjadi pertarungan politik internal yang terbuka di ruang publik. Saling tuding antaranggota dewan, dugaan perjalanan dinas fiktif, hingga keterlibatan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa situasi ini sudah masuk dalam kategori krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah.
Penulis melihat bahwa persoalan utama dalam konflik ini bukan semata-mata soal ada atau tidaknya penyimpangan anggaran perjalanan dinas. Persoalan yang lebih besar justru terletak pada cara elite politik memandang kekuasaan. DPRD yang seharusnya fokus menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran, justru terlihat sibuk dengan konflik internal dan perebutan kepentingan kelompok. Akibatnya, perhatian terhadap kepentingan masyarakat menjadi semakin berkurang.
Dalam ilmu politik, kondisi seperti ini menunjukkan lemahnya kelembagaan politik di tingkat lokal. Samuel P. Huntington mengatakan bahwa stabilitas politik tidak hanya ditentukan oleh demokrasi itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan institusi politik menjaga kewibawaan dan keteraturannya. Dengan meminjam pendapat Huntington menyebut:
“The most important political distinction among countries concerns not their form of government but their degree of government” (Huntington, 1968).
Dari kutipan tersebut diatas menjelaskan bahwa yang paling penting bukan hanya keberadaan lembaga politik, tetapi bagaimana lembaga itu bekerja secara efektif dan tertib. Dalam kasus DPRD Kota Ternate, konflik yang terbuka ke publik memperlihatkan bahwa lembaga ini sedang mengalami persoalan internal yang cukup serius.
Selain itu, konflik ini juga menunjukkan bagaimana politik lokal sering kali dipenuhi persaingan elite. Dalam teori elite, Vilfredo Pareto menjelaskan bahwa politik pada dasarnya merupakan arena perebutan pengaruh dan kekuasaan antar kelompok elite. Karena itu, tidak mengherankan jika konflik internal sering berujung pada saling membuka kelemahan lawan, termasuk dugaan penyimpangan anggaran yang sebelumnya tertutup.
Di sisi lain, konflik perjalanan dinas juga memperlihatkan bagaimana anggaran publik masih rentan dijadikan ruang kepentingan politik. Richard Robison dan Vedi Hadiz misalkan menjelaskan bahwa desentralisasi di Indonesia tidak sepenuhnya menghilangkan praktik kekuasaan yang bersifat patronase, tetapi justru memindahkan persaingan tersebut ke tingkat lokal. Mereka menyebut:
“Decentralisation has not dismantled predatory power relations, but rather dispersed them into the local arena” (Robison & Hadiz, 2004).
Artinya, setelah otonomi daerah berjalan, perebutan sumber daya politik tidak hilang, melainkan berpindah dan berkembang di daerah-daerah. Dalam konteks DPRD Kota Ternate, polemik perjalanan dinas memperlihatkan bagaimana anggaran daerah bisa menjadi sumber konflik antar elite politik.
Persoalan ini tentu berdampak terhadap kepercayaan masyarakat. Ketika publik melihat DPRD lebih sering muncul karena konflik dan dugaan penyimpangan dibanding kerja-kerja pengawasan terhadap pemerintah daerah, maka citra lembaga legislatif ikut menurun. Masyarakat akhirnya menjadi semakin apatis terhadap politik karena merasa elite lebih sibuk mengurus kepentingan sendiri daripada kepentingan rakyat.
Namun di sisi lain, konflik ini juga membuka ruang bagi publik untuk melihat kondisi internal DPRD yang selama ini tertutup. Dalam banyak kasus politik lokal, konflik elite justru menjadi pintu terbukanya informasi mengenai praktik-praktik kekuasaan yang sebelumnya tidak diketahui masyarakat. Karena itu, konflik ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi DPRD Kota Ternate untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan dan membangun kembali kepercayaan publik.
Penulis kemudian simpulkan bahwa pusaran konflik internal DPRD Kota Ternate menunjukkan bahwa demokrasi lokal masih menghadapi tantangan besar. Demokrasi tidak cukup hanya dengan pemilu dan pembagian kekuasaan, tetapi juga membutuhkan etika politik, transparansi, dan tanggung jawab terhadap rakyat. Tanpa itu, lembaga legislatif hanya akan dipandang sebagai arena konflik elite yang jauh dari kepentingan masyarakat.
Penulis : Rusli
Editor : ul