.png "Admin Global")
Tarnate, Wartarepublik.com - Aliansi Mei Menjemput Revolusi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (AMMER UMMU) yang terdiri dari Organisasi Kemahasiswaan seperti GMNI dan GERKOH, sukses menggelar dialog publik di Masjid UMMU, dengan mengusung tema; Bangkitnya Orde Baru dan Matinya Reformasi, berlangsung pada Rabu, (20/04/2026)
Dialog yang di laksanakan di Ruangan Lantai Satu Mesjid Amarrullah Barullah Universitas Muhammadiyah Maluku Utara tersebut, di hadiri oleh puluhan Mahasiswa dari berbagai macam latar belakang organisasi yang berbeda baik itu internal kampus maupun eksternal.
Dalam dialog publik tersebut Ali M. Bahlim Ahmad selaku Ketua Komisariat GMNI UMMU sebagai salah satu pembicara, sempat menyampaikan keresahannya mengenai dugaan kebangkitan orde baru setelah melihat fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini mulai dari penangkapan terhadap sejumlah aktivis dalam demostrasi agustus tahun lalu, serta penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus Aktivis Kontras dan Pembubaran Nonton Bareng Film Dokumenter Pesta Babi di area-area kampus yang terjadi belakangan ini oleh sejumlah aparat TNI-AD.
"Kita tahu bersama negara ini (Indonesia) merupakan negara demokrasi, yang seharusnya menjunjung tinggi hak-hak warga negara di berbagai macam aspek. Yah salah satunya menyampaikan pendapat di muka umum, bukan malah kebalikannya. Kan, itu yang tercantum dalam konsitusi kita sejauh ini yang saya tahu. masa dengan menyampaikan pendapat di muka umum saja di tahan bahkan ada yang di siram air keras, terus menonton film pesta babi di bubarkan," papranya saat di alog.
Lantas, ini kalau bukan kebangkitan ORBA apalagi namanya, karena prilaku-prilaku dari aparat seperti itu hanya ada di masa lampau termasuk di masa ORBA bukan di masa reformasi hari ini," pungkasnya.
"Menurutnya, dalam kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini jauh dari kata mewujudkan cita-cita reformasi. "Kita tahu bersama cita-cita Reformasi adalah mewujudkan Indonesia yang demokratis, berkeadilan sosial, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan agenda utama penegakan hukum terhadap mantan presiden suharto, hari ini di kepemimpinan Prabowo-Gibran Suharto yang seharusnya di adili malah di angkat menjadi pahlawan nasional," menurutnya.
Belum lagi TNI, POLRI yang seharusnya tidak boleh terlibat dalam jabatan-jabatan sipil ikut-ikut terlibat. Kemudian salah tuntutan mengenai Supremasi Hukum untuk memastikan agar hukum berlaku adil bagi semua warga negara, ternyata di kasus Andrie Yunus dan 11 Masyarakat Maba Sangaji Supremasi Hukum tidak berlaku di sana. (Tim)