Anggaran MBG Berpotensi Dipangkas di Bawah Rp200 Triliun, Menkeu Ungkap Alasannya
JAKARTA, Wartarepublik.com — Pemerintah membuka kemungkinan kembali melakukan efisiensi terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menyebut anggaran program tersebut berpeluang ditekan hingga di bawah Rp200 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).
Menurut Purbaya, anggaran MBG sebelumnya sempat berada di angka sekitar Rp330 triliun. Setelah dilakukan efisiensi, nilainya turun menjadi sekitar Rp260 triliun dan kemudian kembali disesuaikan menjadi Rp240 triliun.
Namun, setelah melakukan pembicaraan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, pemerintah melihat masih terdapat ruang untuk melakukan penghematan lebih lanjut.
Purbaya menilai penerapan sistem dan teknologi yang lebih baik dapat membuat pelaksanaan program MBG menjadi lebih efisien.
“Saya bicara dengan kepala BGN yang baru sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun,” kata Purbaya.
Pengawasan Anggaran Diperketat
Selain melakukan efisiensi, Kementerian Keuangan juga meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana MBG di daerah.
Purbaya mengatakan, pegawai Kementerian Keuangan yang berada di daerah telah diarahkan untuk ikut memantau penggunaan anggaran pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pengawasan tersebut dilakukan secara bergilir untuk memastikan anggaran yang telah disediakan digunakan sesuai dengan kebutuhan program.
Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus kinerjanya ke depan untuk MBG, ujar Purbaya.
Anggaran 2027 Juga Berpeluang Efisien
Tidak hanya anggaran tahun berjalan, pemerintah juga membuka peluang melakukan efisiensi terhadap anggaran MBG yang telah disiapkan untuk 2027.
Pemerintah sebelumnya menyiapkan sekitar Rp240 triliun untuk program tersebut. Dari jumlah itu, sekitar 97 persen direncanakan digunakan untuk kebutuhan utama program makan bergizi, sementara sekitar 3 persen dialokasikan untuk kebutuhan operasional BGN.
Anggaran operasional tersebut mencakup berbagai kebutuhan pendukung, termasuk pengawasan dan pemantauan program serta pembayaran gaji pegawai, termasuk kepala SPPG.
Dengan pemanfaatan teknologi dan penguatan sistem pengawasan, pemerintah berharap pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif sekaligus mengurangi penggunaan anggaran yang dinilai masih dapat diefisienkan.
Redaksi: IL
Post a Comment