FRONT SOLIDARITAS PELAJAR DAN MAHASISWA TOLIKARA SE-INDONESIA (FSPMTI) TOLIKARA DARURAT MILITER DAN SELURUH TANAH PAPUA
PERNYATAAN SIKAP DAN TUNTUTAN
Jakarta, WartaRepublik.com – Kami, Front Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Tolikara se-Indonesia (FSPMTI), menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi keamanan dan kondisi kemanusiaan yang dialami masyarakat sipil di Kabupaten Tolikara, khususnya di Distrik Telenggeme, Kembu, dan wilayah sekitarnya.
Demi menjamin keselamatan warga sipil, perlindungan hak asasi manusia, serta terciptanya situasi yang aman dan damai, kami menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
SEPULUH TUNTUTAN FSPMTI
1. Penarikan Militer Nonorganik
Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Tolikara agar segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak berwenang untuk mendorong penarikan pasukan militer nonorganik dari Distrik Telenggeme, Kembu, dan wilayah sekitarnya.
2. Evakuasi dan Perlindungan Warga Sipil
Kami mendesak DPR Papua agar segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan evakuasi, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga sipil di Distrik Telenggeme, Kembu, dan Kundagi yang terancam akibat situasi keamanan.
3. Penarikan Pasukan Militer Nonorganik dari Tanah Papua
Kami mendesak Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar segera mengevaluasi penempatan pasukan militer nonorganik di Kabupaten Tolikara dan wilayah Tanah Papua serta mengutamakan pendekatan damai dalam penyelesaian konflik.
4. Perlindungan Umat dan Warga Sipil oleh Pihak Gereja
Kami mendesak pimpinan gereja dan seluruh lembaga keagamaan agar segera mengambil langkah nyata untuk melindungi, mendampingi, dan menyelamatkan umat serta warga sipil di wilayah Kembu yang terdampak situasi keamanan.
5. Penolakan terhadap Pos Militer di Wilayah Permukiman Warga
Kami, mahasiswa Tolikara se-Indonesia, menolak penempatan pos militer organik maupun nonorganik di tengah wilayah permukiman warga sipil apabila berpotensi mengancam keselamatan masyarakat. Kami mendesak agar setiap kebijakan penempatan aparat mengutamakan perlindungan warga sipil dan melibatkan masyarakat setempat.
6. Pengusutan Kasus Pembunuhan Warga Sipil
Kami mendesak Kapolres Tolikara agar segera melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan independen terhadap kasus pembunuhan warga sipil serta mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku.
Nama-nama yang disebutkan dalam tuntutan awal untuk dimintai penyelidikan adalah:
Penggu
Legion Karoba
Elki Wunungga
Carles Kogoya
Kami menegaskan bahwa penyebutan nama-nama tersebut merupakan bagian dari tuntutan agar dilakukan penyelidikan, bukan pernyataan bahwa mereka telah terbukti bersalah.
7. Evaluasi Jabatan Kapolres Tolikara
Kami mendesak Kapolda Papua agar melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolres Tolikara dalam menangani kasus kekerasan terhadap warga sipil serta mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian.
8. Penolakan terhadap Kebijakan yang Mengancam Ruang Hidup Masyarakat
Kami menolak rencana penanaman padi di Distrik Dow dan Wari serta pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua apabila dilakukan tanpa persetujuan masyarakat yang bermakna, mengabaikan hak-hak masyarakat adat, atau mengancam tanah, lingkungan, dan ruang hidup warga.
Kami mendesak pemerintah agar memastikan setiap kebijakan pembangunan menghormati hak masyarakat adat dan melibatkan masyarakat terdampak secara bermakna.
9. Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM di Tanah Papua
Kami mendesak Pemerintah Republik Indonesia agar segera menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua melalui proses hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjamin pemulihan hak-hak korban.
10. Pembukaan Akses bagi
Kami mendesak Pemerintah Republik Indonesia agar membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis asing untuk melakukan peliputan di Tanah Papua secara independen, aman, dan profesional, sesuai ketentuan yang berlaku, demi menjamin kebebasan pers serta keterbukaan informasi kepada masyarakat internasional.
PENEGASAN SIKAP
Kami, Front Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Tolikara se-Indonesia (FSPMTI), menegaskan bahwa keselamatan warga sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan masyarakat adat, dan penyelesaian konflik secara damai harus menjadi prioritas utama.
Kami mendesak seluruh pihak untuk menahan diri, menghormati hak-hak warga sipil, dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi keamanan serta memperbesar penderitaan masyarakat.
Lindungi warga sipil!
Tegakkan keadilan dan HAM!
Hentikan kekerasan!
Wujudkan perdamaian di Tolikara dan seluruh Tanah Papua!
Redaksi: IL
Post a Comment