Wartarepublik.com | BATAM — Setokok Batam kembali menjadi sorotan. Bentrokan antarkelompok yang diduga dipicu konflik lahan berubah menjadi tragedi berdarah. Dua warga dilaporkan tewas, sementara lima lainnya mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit.

Peristiwa yang terjadi pada Senin (14/9/2026) tersebut bukan lagi sekadar perselisihan perebutan lahan. Ketika senjata api diduga digunakan dan korban jiwa berjatuhan, publik berhak mendapatkan penjelasan secara terang: siapa yang menembak, siapa yang memerintahkan, dari mana senjata diperoleh, dan siapa saja yang berada di balik bentrokan tersebut?

Informasi yang dihimpun menyebutkan, dua korban meninggal dunia berada di RS Graha Hermine Batu Aji. Sementara lima korban luka dirawat di RS Budi Kemuliaan sebanyak satu orang, RS Awal Bros Batu Aji satu orang, serta RS Bhayangkara sebanyak tiga orang.

DUA NYAWA MELAYANG, PUBLIK MENUNTUT JAWABAN

Tragedi Setokok tidak boleh berhenti hanya pada pengamanan seorang terduga pelaku.

Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin sebelumnya menyampaikan bahwa kepolisian telah mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti.

“Terduga pelaku sudah diamankan berikut barang bukti,” ujar Asep Safrudin, Senin (14/9/2026) malam.

Pernyataan tersebut tentu menjadi langkah awal. Namun, pekerjaan besar kepolisian justru dimulai setelah pengamanan tersebut.

Sebab, dua orang telah kehilangan nyawa dan lima lainnya terluka.

Publik membutuhkan pengungkapan menyeluruh, bukan sekadar siapa yang berada di ujung senjata.

Jika konflik benar bermula dari sengketa lahan, penyidik harus membongkar seluruh rangkaian peristiwa dari akar hingga pecahnya bentrokan.

ISU “ELANG LAUT” MUNCUL, POLISI DIMINTA TIDAK TUTUP MATA

Di tengah derasnya informasi mengenai bentrokan berdarah tersebut, muncul pula materi pemberitaan dan gambar yang beredar di media massa yang mengaitkan sosok yang disebut sebagai “petinggi Elang Laut” dengan dugaan penggunaan senjata.

Bahkan, beredar pula sebuah gambar yang disebut memperlihatkan sosok petinggi kelompok tersebut sedang membidik target.

Namun demikian, identitas orang dalam gambar, konteks foto, waktu pengambilan gambar, senjata yang digunakan, maupun kaitannya dengan bentrokan Setokok masih harus diverifikasi secara resmi oleh penyidik.

Karena itu, persoalan ini justru harus menjadi bagian dari penyelidikan apabila materi tersebut telah diterima atau ditemukan oleh aparat.

Polisi perlu menjawab secara objektif:

Apakah foto tersebut autentik?

Siapa sosok yang berada di dalamnya?

Kapan dan di mana foto tersebut dibuat?

Apakah senjata dalam foto berkaitan dengan senjata yang digunakan dalam bentrokan?

Apakah orang tersebut berada di lokasi saat kejadian?

Dan yang paling penting:

Apakah ada hubungan antara materi tersebut dengan dua kematian dan lima korban luka di Setokok?

Jawabannya harus berdasarkan bukti forensik, keterangan saksi, rekaman CCTV, barang bukti, pemeriksaan balistik, serta alat bukti lain yang sah — bukan berdasarkan asumsi ataupun tekanan opini publik.

KAPOLRESTA BARELANG: BUKAN KONFLIK SARA

Kapolresta Barelang Anggoro menegaskan bahwa bentrokan tersebut merupakan persoalan konflik lahan dan tidak berkaitan dengan isu suku, agama, ras maupun antargolongan.

“Kami pastikan bahwa ini masalah konflik lahan, bukan SARA, suku, ras, agama dan lain sebagainya. Kami berharap masyarakat bijaksana dalam menyikapi masalah ini,” tegas Anggoro.

Penegasan tersebut penting untuk mencegah munculnya informasi yang dapat memperkeruh keadaan dan memicu konflik baru di tengah masyarakat.

Masyarakat juga diingatkan agar tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan informasi mengenai bentrokan sebelum kebenarannya dipastikan.

Namun, imbauan tersebut bukan berarti publik harus berhenti bertanya.

Justru karena dua nyawa telah hilang dan lima warga terluka, transparansi penegakan hukum menjadi semakin penting.

POLISI PERKUAT PENGAMANAN

Pasca-bentrokan, kepolisian terus melakukan pengamanan dan patroli untuk mencegah terjadinya aksi lanjutan.

Menurut Anggoro, situasi keamanan menjadi perhatian kepolisian agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan konflik tidak berkembang ke wilayah lainnya.

“Percayakan kepada kami. Kami akan terus mendalami serta akan menegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup Kapolresta Barelang.

Kini masyarakat menunggu pembuktian atas pernyataan tersebut.

Bukan hanya siapa yang diamankan, tetapi siapa saja yang harus bertanggung jawab secara hukum.

JANGAN BIARKAN KONFLIK LAHAN BERUBAH MENJADI KONFLIK BERDARAH

Konflik lahan merupakan persoalan hukum yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum.

Ketika konflik berubah menjadi kekerasan bersenjata, negara tidak boleh kehilangan kendali.

Aparat harus memastikan bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana diproses berdasarkan hukum, tanpa melihat jabatan, kelompok, jaringan maupun latar belakangnya.

Termasuk apabila dalam penyidikan nantinya ditemukan bukti adanya pihak lain yang turut terlibat.

Polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri dan menyerahkan penyelesaian persoalan kepada mekanisme hukum yang berlaku.

Pesannya jelas:

Jangan balas kekerasan dengan kekerasan. Jangan ubah konflik lahan menjadi konflik antarkelompok.

Namun pada saat yang sama, jangan pula biarkan kematian dua warga dan luka-luka lima korban terkubur bersama kaburnya siapa yang bertanggung jawab.

Wartarepublik.com mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara ini secara profesional, transparan dan menyeluruh, termasuk menelusuri informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak yang disebut-sebut dalam pemberitaan sebagai “Elang Laut”, apabila memang terdapat bukti yang mengarah ke sana.

Dua nyawa telah melayang. Lima orang terluka. Kini publik menunggu satu hal: kebenaran yang dibuktikan melalui hukum.

Reporter: Fahmi Hendri & Red
Editor: Zulkarnain Idrus