Aliansi Mahasiswa Luwu Raya DKI Jakarta Desak Kapolri Usut Tuntas Pelaku Tambang Emas Ilegal di Bajo Barat kabupaten luwu Sulawesi Selatan.!!

WartaRepublik.com,Jakarta – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, aktivitas penambangan yang diduga ilegal tersebut kembali beroperasi meskipun sebelumnya telah dilakukan penertiban oleh aparat penegak hukum (APH) sebanyak tuju kali.

Menanggapi kondisi tersebut, Aliansi mahasiswa Luwu Raya DKI telah melayangkan surat ke mabes polri. Melalui surat tersebut mereka berencana akan menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk desakan agar aparat penegak hukum di tingkatan mabes mengusut tuntas praktik pertambangan ilegal yang diduga kembali berlangsung di kawasan tersebut. Kata Risal. Dalam keterangannya Senin (9/11/2026)

Informasi mengenai kembali beroperasinya aktivitas tambang itu disampaikan oleh beberapa warga yang mengetahui kondisi di lapangan secara langsung. Menurut keterangannya, kegiatan penambangan yang sebelum-sebulumnya dan yang sedang berlansung hari ini dikaitkan dengan beberapa nama seseorang yang di duga kuat terlibat secara lansung di dalamnya seperti H Hartono, Candra H Sahar H Kahar H Wawan H Dodi H Shudi, Iwan, bapak ayu H Suriman H Mare Ibu ayu dan Aparat desa setempat, serta beberapa nama-nama lainnya, aktivitas tersebut diduga kuat di bentengi oleh oknum dari kepolisian.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam pengawasan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso.

Aliansi mahasiswa Luwu Raya DKI menilai penertiban yang dilakukan selama ini perlu dievaluasi. Sebab, aktivitas pertambangan yang diduga ilegal tersebut justru disebut kembali berlangsung setelah aparat melakukan tindakan di lapangan.

Mereka juga menyoroti dugaan adanya pola pengamanan alat berat sebelum petugas tiba di lokasi. Sejumlah penambang diduga terlebih dahulu menyembunyikan atau memindahkan peralatan yang digunakan untuk kegiatan penambangan.

Situasi tersebut memunculkan kecurigaan masyarakat terkait kemungkinan adanya kebocoran informasi mengenai agenda penertiban kepada pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas PETI. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut oleh aparat berwenang.

Kami mendesak Kapolri agar persoalan tambang emas ilegal di Bajo Barat tidak hanya ditangani melalui penertiban sesaat. Harus ada pengusutan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, pengendali, hingga pelaku di lapangan," demikian sikap yang disampaikan Aliansi mahasiswa Luwu Raya DKI.

Aliansi mahasiswa Luwu Raya DKI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada kegiatan penertiban semata. Aparat juga diminta menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang mendukung keberlangsungan aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut.

"Jika setelah dilakukan penertiban aktivitas tambang kembali berjalan, tentu publik berhak mempertanyakan sejauh mana keseriusan penegakan hukum. Jangan sampai hukum hanya hadir sesaat, sementara praktik tambang ilegal terus berulang. Sejau ini kami sudah mengantongi semua nama-nama yang di duga kuat terlibat di dalamnya " tegas Risal 

Mereka berharap Kapolri bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret, melakukan penyelidikan secara transparan, serta memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalan PETI di kawasan DAS Suso dinilai tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain menyangkut kepatuhan terhadap hukum, aktivitas tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan keberlangsungan ekosistem sungai serta kebutuhan dan keselamatan masyarakat Luwu secara menyeluruh.

Dalam surat pemberitahuan aksi Alinasi Mahasiswa Luwu Raya DKI Jakarta melayangkan surat kepada Polri, mereka menuntut : 

1. Mendesak Kapolri (Jendral Polisi Suyudi Ario Seto) mengambil alih penyelilidakan kasus pertambangan ilegal di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan

2. ⁠Mendesak Divpropam Polri memeriksa jajaran disreskrim Polda Sulsel, Polres Luwu, eks Kapolres Luwu, serta seluruh jajaran Reskrim Polres Luwu yang di duga terlibat dalam aktivitas PETI.

3. ⁠Mendesak APH untuk melakukan transparan terhadap seluruh proses hukum mengenai penyitaan barang bukti PETI dan segera menetapkan tersangka

4. ⁠Usut tuntas dan tangkap/otak serta seluruh nama-nama yang terlibat dalam aktivitas PETI di Kecamatan Bajo Barat. Kabupaten Luwu. Sulawesi Selatan. (Red/Muf)