Demo PPPK 7 September Tetap Berlanjut, 10 Forum Dipanggil Kemendagri

JAKARTA, Wartarepublik.com — Rencana aksi yang melibatkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu pada 7 September 2026 dipastikan masih menjadi agenda sejumlah forum.

Kepastian tersebut mencuat setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang 10 pimpinan forum yang mewakili kelompok PPPK dan PPPK paruh waktu untuk mengikuti pertemuan pada Kamis (3/9).

Pertemuan tersebut disebut berkaitan dengan koordinasi menghadapi rencana aksi pada 7 September mendatang. Selain membahas pengamanan dan pemetaan situasi, forum juga menyampaikan sejumlah tuntutan yang menjadi perhatian para PPPK.

Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI), Nur Baitih, mengatakan komunikasi dengan Kemendagri bermula dari adanya telepon Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada Senin (31/8).

Menurutnya, komunikasi tersebut kemudian berlanjut pada agenda pertemuan untuk membahas kondisi serta rencana kegiatan PPPK pada 7 September.

Dalam koordinasi tersebut, perwakilan forum PPPK dan PPPK paruh waktu tetap menyampaikan aspirasi yang selama ini mereka perjuangkan.

Meski telah mendapat undangan dari Kemendagri untuk berdialog, rencana aksi pada 7 September belum dinyatakan batal. Sejumlah forum masih mempersiapkan kehadiran anggotanya untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.

Sebelumnya, informasi mengenai aksi tersebut juga mendapat perhatian karena jumlah peserta yang mendaftarkan diri disebut telah mencapai sekitar 20 ribu orang dari kalangan PPPK dan PPPK paruh waktu.

Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan mengenai status, kebijakan kepegawaian, serta kepastian bagi PPPK paruh waktu masih menjadi perhatian besar di kalangan tenaga yang bersangkutan.

Para peserta aksi diharapkan tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Redaksi: IL