Azis Dukung Penguatan Koperasi Merah Putih, Tegaskan ASN Tak Boleh Dipaksa Jadi Anggota
JAKARTA, WartaRepublik.com – Penguatan Koperasi Merah Putih dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pemerataan kepemilikan ekonomi dan memperluas kesempatan masyarakat dalam mengembangkan usaha. Namun, pelaksanaannya perlu disertai kesiapan kelembagaan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Azis berpandangan bahwa koperasi dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih merata, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Melalui koperasi, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pekerja atau konsumen, tetapi juga memiliki kesempatan menjadi pemilik usaha dan ikut menentukan arah pengelolaannya.
Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi, mulai dari kepemilikan usaha, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, hingga kesempatan menikmati hasil pembangunan secara adil.
Azis menjelaskan, koperasi memiliki karakteristik yang membedakannya dari perusahaan berbentuk perseroan. Dalam koperasi, anggota bukan sekadar pengguna layanan, melainkan juga pemilik yang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan memperoleh manfaat dari usaha bersama.
Konsep tersebut dinilai dapat membuka peluang bagi berbagai kelompok masyarakat, seperti petani, nelayan, pedagang kecil, pekerja, hingga ASN, untuk membangun kekuatan ekonomi secara kolektif.
Atas dasar itu, Azis menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan.
Ia menilai, program tersebut seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembentukan badan usaha baru, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam rantai produksi, perdagangan, distribusi, serta pelayanan ekonomi.
Dengan pengelolaan yang tepat, koperasi diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap peluang usaha sekaligus memperkuat perekonomian di tingkat lokal.
BPD dan Koperasi Diharapkan Berjalan Berdampingan.
Menanggapi kekhawatiran mengenai kemungkinan berkurangnya dana pihak ketiga pada Bank Pembangunan Daerah (BPD), Azis menilai bahwa penguatan koperasi tidak semestinya dipertentangkan dengan kepentingan perbankan daerah.
Menurutnya, kedua lembaga tersebut memiliki fungsi dan karakteristik berbeda, tetapi sama-sama dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
BPD tetap mempunyai peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Sementara itu, koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memiliki, mengelola, dan mengembangkan kegiatan usaha secara bersama-sama.
Azis menegaskan bahwa upaya menjaga keberlangsungan bisnis perbankan daerah harus tetap berjalan seiring dengan kebijakan yang bertujuan memperluas kepemilikan ekonomi masyarakat.
Karena itu, pengembangan Koperasi Merah Putih diharapkan tidak menghilangkan peran lembaga keuangan yang telah ada. Sebaliknya, koperasi, perbankan, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha lainnya perlu membangun hubungan yang saling mendukung.
Pelayanan Gaji ASN Harus Didukung Persiapan Matang.
Meski mendukung pengembangan koperasi, Azis mengingatkan bahwa setiap rencana pelaksanaan layanan pembayaran gaji ASN melalui koperasi harus dipersiapkan secara menyeluruh.
Persiapan tersebut meliputi kesiapan sistem pelayanan, kualitas sumber daya manusia, dukungan teknologi, kecukupan modal, serta mekanisme pengawasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, kesiapan operasional menjadi faktor penting agar layanan yang diberikan tidak menimbulkan persoalan baru bagi ASN maupun keberlangsungan koperasi itu sendiri.
Selain aspek teknis dan kelembagaan, perlindungan terhadap hak ASN juga harus menjadi perhatian utama. Keikutsertaan ASN dalam koperasi harus tetap menghormati kebebasan mereka untuk menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan.
Azis menekankan bahwa ASN tidak boleh dipaksa menjadi anggota koperasi, menempatkan gaji di koperasi, ataupun membeli barang tertentu sebagai syarat untuk memperoleh hak keuangannya.
Prinsip tersebut penting agar koperasi berkembang berdasarkan kualitas layanan, manfaat ekonomi, dan kepercayaan masyarakat, bukan karena kewajiban yang memberatkan anggotanya.
Koperasi Harus Memperkuat Ekonomi Masyarakat.
Azis berharap pengembangan Koperasi Merah Putih dapat menjadi bagian dari upaya membangun perekonomian nasional yang lebih inklusif dan mandiri.
Menurutnya, keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari banyaknya unit yang dibentuk, tetapi juga dari kemampuan lembaga tersebut menjalankan usaha secara sehat, memberikan manfaat nyata bagi anggota, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh sebab itu, koperasi perlu dikembangkan dengan tata kelola yang baik, pengawasan yang memadai, dan sistem pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia juga menilai bahwa koperasi harus tumbuh berdampingan dengan perbankan, BUMN, BUMD, dan berbagai pelaku usaha lainnya. Kolaborasi antarlembaga tersebut diperlukan agar pengembangan ekonomi tidak hanya berpusat pada kelompok tertentu, tetapi memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
Dengan penguatan koperasi yang disertai kesiapan dan perlindungan hak anggota, Azis berharap kepemilikan usaha di Indonesia semakin merata. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan aktivitas usaha, tetapi juga menghadirkan manfaat pembangunan yang lebih luas bagi masyarakat.
Redaksi: IL
Post a Comment