BANDAR LAMPUNG, WartaRepublik.com - Dugaan aktivitas penampungan BBM bersubsidi di Jalan Yos Sudarso, Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, memantik pertanyaan publik. Aparat penegak hukum dan jajaran TNI Angkatan Laut didesak menelusuri legalitas operasional gudang yang menurut sejumlah narasumber telah lama menjadi perbincangan warga.

Informasi yang dihimpun awak media menyebut nama Gofur, yang oleh narasumber diduga memiliki keterkaitan dengan gudang tersebut dan disebut sebagai anggota TNI AL Korps Marinir. Meski demikian, kepemilikan gudang, status kedinasan, serta dugaan keterlibatan yang bersangkutan belum terverifikasi secara independen. Karena itu, pemeriksaan resmi diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Gudang itu sudah lama menjadi pembicaraan masyarakat. Kami berharap aparat turun langsung dan memeriksa aktivitas di lokasi,” ujar seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (14/10/2026).

Narasumber juga menduga BBM bersubsidi diperoleh melalui pelangsiran dari SPBU terdekat. Mereka turut menyampaikan dugaan bahwa BBM tersebut dicampur dengan bahan bakar yang disebut berasal dari Sumatera Selatan dan Jambi.

Namun, dugaan mengenai asal pasokan, praktik pencampuran, dan jalur distribusi itu belum terkonfirmasi. Penelusuran dokumen distribusi, pemeriksaan lokasi, serta pengujian sampel oleh pihak berwenang diperlukan untuk mengungkap fakta.

Apabila BBM dicampur dengan bahan yang tidak sesuai standar, kualitas bahan bakar dan keselamatan pengguna kendaraan berpotensi menjadi persoalan serius. Meski demikian, dampak teknisnya harus ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kapolda dan Danlanal Diminta Tidak Abaikan Laporan

Sejumlah narasumber meminta Kapolda Lampung dan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Lampung, Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan, menindaklanjuti dugaan tersebut secara profesional dan transparan.

Pemeriksaan diharapkan mencakup legalitas gudang, asal-usul BBM, kemungkinan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, serta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan di lokasi. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan personel TNI, proses pemeriksaan harus dilakukan melalui mekanisme yang berwenang.

Sorotan publik bukan semata-mata tertuju pada siapa pemilik gudang yang sebenarnya, melainkan juga pada kepastian bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran ditangani tanpa perlakuan istimewa. Namun, tuduhan bahwa aktivitas tersebut kebal hukum belum dapat dipastikan tanpa data mengenai penanganan aparat sebelumnya.

Penyalahgunaan BBM Bisa Berujung Pidana

UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui peraturan perundang-undangan berikutnya, mengatur sanksi atas bentuk-bentuk penyalahgunaan BBM tertentu. Penerapan pasal dan ancaman hukum harus disesuaikan dengan jenis perbuatan serta unsur yang terbukti.

Publik kini menantikan klarifikasi dan langkah nyata aparat untuk memastikan apakah dugaan aktivitas di Garuntang tersebut melanggar hukum.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Gofur, pengelola gudang, pihak SPBU yang relevan, serta instansi terkait. Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih membutuhkan verifikasi dan tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum.

Red /*