AP3KI Siapkan Lima Rekomendasi untuk Pemerintah, Dorong Penyelesaian Persoalan PPPK dan Tenaga Honorer
JAKARTA, WartaRepublik.com – Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) menghasilkan lima rekomendasi penting dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada pemerintah sebagai upaya mendorong penyelesaian berbagai persoalan kepegawaian, khususnya terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK paruh waktu, dan tenaga honorer.
Ketua Umum AP3KI, Nur Baitih, menjelaskan bahwa pelaksanaan Rakornas II tidak hanya berfokus pada evaluasi program organisasi, tetapi juga menjadi ruang untuk menyerap berbagai aspirasi serta persoalan yang dihadapi pegawai pemerintah dari sejumlah daerah di Indonesia.
Menurutnya, kehadiran sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian anggota AP3KI.
Rakornas tersebut menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya anggota Komisi II DPR RI H. Mardani Ali Sera, Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPPD) Kemendagri Efrimairiza, Ketua Tim dari Kementerian PUPR Mirza Helmidian Khairot, serta Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hj. Kurniasih Mufidayati.
Nur Baitih menyampaikan, lima rekomendasi yang dihasilkan dalam forum nasional tersebut akan disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan mengevaluasi penyelesaian persoalan kepegawaian.
Ia menegaskan, rekomendasi tersebut merupakan bentuk keseriusan AP3KI dalam mengawal kepastian status dan masa depan para pegawai pemerintah, baik PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.
Salah satu perhatian utama organisasi adalah mendorong proses pengalihan status PPPK penuh waktu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta memperjuangkan agar PPPK paruh waktu memperoleh kesempatan peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
AP3KI juga menaruh perhatian terhadap nasib tenaga honorer agar proses penataan kepegawaian tidak meninggalkan kelompok pegawai yang selama ini telah memberikan pengabdian kepada pemerintah.
Melalui lima rekomendasi tersebut, AP3KI berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi pegawai serta memastikan setiap kebijakan kepegawaian dilaksanakan secara transparan, adil, dan sesuai regulasi.
Organisasi tersebut juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan agar seluruh proses penataan status kepegawaian berjalan maksimal dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi para pegawai di berbagai daerah.
Redaksi: IL
Post a Comment