Darurat Air Bersih! Hampir Dua Tahun Proyek Tak Berfungsi, Karang Taruna dan Warga Sayambongin Siap Turun Aksi

Wartarepublika.com,BANGGAI – Mandeknya proyek air bersih di Desa Sayambongin, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, memicu keresahan masyarakat. Karang Taruna bersama Front Masyarakat Sayambongin Menuntut Hak menyatakan akan menggelar aksi damai untuk mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut.selasa (10/11/2026). 

Proyek air bersih yang disebut telah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Banggai hampir dua tahun lalu itu hingga kini belum memberikan manfaat bagi masyarakat. Warga mengaku belum menikmati aliran air bersih dari program tersebut.

Ketua Karang Taruna Sayambongin, Fathur Rahman Djalil, mengatakan pemerintah desa bersama masyarakat telah berulang kali mendatangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai untuk meminta kejelasan proyek. Namun, menurutnya, hingga saat ini belum ada penjelasan konkret terkait kendala pekerjaan, realisasi anggaran, maupun kepastian penyelesaiannya.

"Upaya komunikasi sudah berulang kali dilakukan, tetapi masyarakat belum mendapatkan kepastian. Karena itu, kami akan menyampaikan aspirasi melalui aksi damai," ungkap Fathur kepada media, Selasa (10/11/2026).

Melalui aksi tersebut, Karang Taruna dan Front Masyarakat Sayambongin mendesak Bupati Banggai mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan air bersih. DPRD Kabupaten Banggai juga diminta menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek pembangunan yang bersumber dari APBD.

Selain itu, massa aksi meminta Dinas PUPR membuka informasi secara transparan mengenai anggaran, pelaksanaan, progres pekerjaan, serta kendala yang menyebabkan proyek belum dapat dimanfaatkan masyarakat.

Ada enam tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi Nantinya, yakni:

1. Mendesak Bupati Banggai segera menyelesaikan persoalan air bersih di Desa Sayambongin.

2. Mendesak DPRD Kabupaten Banggai melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proyek air bersih.

3. Meminta Dinas PUPR membuka transparansi anggaran dan progres pekerjaan.

4. Mendesak pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.

5. Meminta Kejaksaan Negeri Banggai melakukan pemeriksaan dan audit sesuai kewenangannya untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara.

6. Meminta kepastian waktu penyelesaian agar masyarakat segera menikmati layanan air bersih.

Massa menegaskan, persoalan ini bukan sekadar keterlambatan pembangunan, melainkan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Mereka juga merujuk pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta ketentuan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

Karang Taruna dan Front Masyarakat Sayambongin menegaskan aksi akan berlangsung secara damai, tertib, dan konstitusional. Mereka berharap pemerintah daerah dan DPRD segera memberikan jawaban serta langkah penyelesaian yang jelas.

"Hampir dua tahun dianggarkan, tetapi air bersih belum juga mengalir. Masyarakat tidak lagi membutuhkan janji, melainkan kepastian dan tindakan nyata. Anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan hasil pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat." Ungkapnya.  (Red/Muf)