.png "Admin Redaksi")
Wartarepublik.com ||
Nias Barat, Sum'ut-- Memasuki akhir semester pertama tahun anggaran 2025, gaji para aparat desa di Kabupaten Nias Barat belum juga dibayarkan. Para perangkat desa belum menerima hak mereka selama enam bulan terakhir karena belum dicairkannya Alokasi Dana Desa (ADD), meski semua persyaratan administratif telah diserahkan oleh pemerintah desa sejak awal tahun.
Selasa, (1/7/2025)
“Kami sudah penuhi semuanya, tapi ADD belum juga turun. Kami bingung, ini macetnya di mana, dan signifikan beda jauh dengan Bupati sebelumnya,"ujar seorang perangkat desa yang takut namanya ditulis Selasa (1/7).
Situasi ini memicu keresahan luas di kalangan perangkat desa. Mereka menilai pemerintah daerah kurang transparan dan tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tak hanya ADD, gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga belum dibayarkan pada bulan Juni 2025 dengan alasan Evaluasi padahal sebagian SPK PPPK Guru dan tenaga Kesehatan sudah diperpanjang selama 5 Tahun oleh Bupati Khenoki Waruwu di penghujung jabatannya Januari 2025 lalu.
Kondisi ini terjadi di tengah sorotan terhadap kinerja rezim pemerintahan Eliyunus Waruwu, yang dinilai menahan sejumlah hak keuangan desa dan ASN dengan dalih “evaluasi menyeluruh terhadap belanja daerah, termasuk PPPK”. Evaluasi yang berlarut-larut itu belum menunjukkan hasil konkret di lapangan.
Sementara itu, hingga akhir Juni 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Barat diperkiraman baru sekitar 6 persen, angka yang sangat rendah untuk setengah tahun berjalan.
Minimnya realisasi APBD diduga menjadi salah satu faktor utama macetnya distribusi dana ke desa dan pembayaran belanja wajib lainnya termasuk beasiswa.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nias Barat Rosedi Daeli telah dilakukan wartawan melalui aplikasi WhatsApp, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diberikan.
Masyarakat dan perangkat desa mendesak pemerintah kabupaten segera memberi kejelasan dan mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan stabilitas pelayanan publik di desa-desa. Jika situasi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak serius terhadap roda pemerintahan tingkat bawah dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah
𝐂.𝐀𝐆.