Globang Protes dari para guru BESAR. |
Jakart, WartaRepublik.com - Sejumlah profesor dan akademisi dari berbagai universitas di Indonesia mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait kondisi politik dan demokrasi di tanah air. Keprihatinan tersebut tidak hanya bersumber dari penurunan kualitas demokrasi, tetapi juga ditemukan adanya penyalahgunaan hukum dan intervensi dalam proses pemilihan umum oleh pemerintah saat ini.
Fakultas Universitas Gajah Mada (UGM) menjadi salah satu pusat perlawanan intelektual, di mana Profesor Kuncoro dan rekan-rekannya secara tegas mengkritik deviasi yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka menyoroti pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi dan ketidaknetralan aparat, menciptakan panggung diskusi penting tentang kesehatan demokrasi di Indonesia.
Gerakan protes serupa merembet ke berbagai kampus lainnya, termasuk Universitas Islam Indonesia (UII). Rektor UII, dalam sebuah pernyataan, menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera menghentikan tindakan melawan hukum, khususnya penyalahgunaan kekuasaan. Kritik dari UII tidak hanya mencakup isu-isu internal kampus, tetapi juga merespon isu nasional yang mendalam.
Universitas Hasanuddin dan Universitas Andalas juga bergabung dalam sorotan kritis terhadap kondisi politik saat ini. Akademisi dari kedua universitas tersebut menyampaikan keprihatinan terhadap erosi demokrasi, politik dinasti, dan potensi kecurangan pemilu. Keterlibatan lembaga pendidikan tinggi memberikan dimensi intelektual yang kuat pada gerakan ini.
Gerakan protes dan keprihatinan terakhir mencapai puncaknya di Universitas Indonesia, di mana para profesor mengecam proses pemilu 2024. Mereka menuntut praktik non-paksaan dalam pemilihan dan menyoroti hilangnya etika nasional akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suara akademisi ini menjadi rich source yang memperkaya dialog demokrasi di Indonesia.
Dengan semakin meluasnya perlawanan akademisi, terlihat bahwa intelektualitas di Indonesia tidak hanya bersifat pasif. Mereka mendesak untuk menjaga fondasi demokrasi, menegakkan etika, dan menentang segala bentuk intervensi yang dapat merugikan proses demokratisasi.
Fais/*