WARTA REPUBLIK || NTT.
Praktik Pengelolaan Dana Sekolah yang Tidak Transparan: Kondisi SMP TK Sion Ponas dan Peringatan bagi Lembaga Pendidikan di Indonesia
Kepala Sekolah SMP TK Sion Ponas berinisial YS di Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan {TTS) diduga terlibat dalam praktik pengelolaan dana yang merugikan guru honorer dan siswa. Kabar ini mengejutkan dunia pendidikan dan masyarakat setempat karena sudah lama menjadi isu yang mengkhawatirkan. Masalah pengelolaan dana di SMP TK Sion Ponas diketahui setelah adanya beberapa laporan dari masyarakat. Salah satu praktik yang harusnya transparan, yaitu pengelolaan ATM dan rekening PIP siswa dipegang oleh pihak sekolah, ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, selama ini terdapat potongan-potongan pada dana tersebut.
Situasi semakin buruk ketika oknum Kepala Sekolah SMP TK Sion Ponas terduga terlibat dalam pengurangan insentif guru honorer dan pengambilan dana PIP siswa. Suami kepala sekolah yang terindikasi juga terlibat dalam kasus ini mengakui adanya pemotongan uang PIP murid sesuai pemberitaan dan menyebut bahwa pengawas sekolah berinisial BN yang menyuruh. Namun, ketika ditanya apakah tindakan pemotongan tersebut sesuai aturan, ia mengakui bahwa ia tidak tahu.
Kondisi ini menimbulkan keraguan pada pengelolaan dana sekolah yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah (YS) dan tim pengelola sekolah di bawahnya. Para guru honorer di sekolah tersebut merasa dirugikan oleh praktik pengurangan insentif ini. Banyak orangtua siswa diminta untuk menyetor uang dan kontribusi perbaikan sekolah. Namun, sebagian besar dari mereka merasa kecewa karena dana dari PIP yang seharusnya menjadi milik siswa penerima bantuan, ternyata dipotong oleh oknum kepala sekolah dan tim pengelola sekolah.
Pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut menjadi sangat menimbulkan keraguan publik. Adanya kecurangan dalam pengelolaan dana publik melalui praktik korupsi dan penyelewengan dalam beberapa tahun terakhir memperparah kondisi ini. Situasi seperti ini menunjukkan ketidakberpihakan pada pihak-pihak yang seharusnya mendapat manfaat dari dana tersebut, seperti tenaga honorer dan siswa di sekolah tersebut.
Dalam praktik pengelolaan dana publik, transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada seluruh pihak yang berhak menerima manfaat harus diutamakan. Hal ini penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terkait dengan masalah praktik pengelolaan dana sekolah yang tidak transparan dan merugikan guru honorer dan siswa di SMP TK Sion Ponas perlu menyelesaikan masalah ini secepatnya.
Situasi di SMP TK Sion Ponas menjadi peringatan buat semua lembaga pendidikan dalam pengelolaan dana publik. Memastikan transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam menciptakan kepercayaan masyarakat serta memberikan manfaat yang adil pada seluruh pihak. Lembaga-lembaga pendidikan harus mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan praktik pengelolaan dana yang dilakukan merupakan praktik yang baik dan tidak merugikan seluruh pihak. Sebab, dalam praktik pengelolaan dana, keterbukaan dan keberpihakan pada seluruh pihak yang berhak menerima manfaat, termasuk guru honorer dan siswa, adalah hal yang paling penting.
Pihak kepolisian dan kejaksaan diharapkan segera merespon dan mengambil tindakan atas dugaan praktik pengelolaan dana yang tidak transparan dan merugikan tersebut. Selain itu, masyarakat juga perlu ikut terlibat dalam memantau dan mengawasi pengelolaan dana publik di lembaga pendidikan, sehingga kecurangan dan penyelewengan dalam pengelolaan dana dapat dihindari. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan praktik pengelolaan dana publik di lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang adil pada seluruh pihak yang berhak menerima manfaat.
RoyS//**