372 Desa di Jawa Tengah Bakal Jadi Desa Antikorupsi -->

Header Menu


372 Desa di Jawa Tengah Bakal Jadi Desa Antikorupsi

POLTAK
Friday 12 July 2024

SEMARANG, WARTA REPUBLIK --
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana Mengatakan pada tahun 2024 ini, 372 desa di 29 kabupaten/kota bakal dijadikan pilot project sebagai Desa Antikorupsi. Langkah ini merupakan implementasi kerjasama Pemprov Jateng dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pada tahun 2023, Jawa Tengah telah memiliki 30 desa antikorupsi yang dibina bersama oleh Pemprov Jateng dan KPK. Dan tahun 2024 ini akan diterapkan pada 372 desa di 29 kabupaten/kota. Ini terkait dengan kegiatan antikorupsi," ujar Nana saat menghadiri pembukaan Roadshow Bus KPK dan Rakor Pemberantasan Korupsi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja,  Semarang, Kamis (11/7).

Menurutnya, pemberantasan korupsi perlu dilakukan oleh semua pihak, termasuk para kepala daerah yang juga diminta menjadi contoh dalam membangun integritas dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kerjanya.

Selain itu, semua pihak diimbau untuk mencegah praktik suap, gratifikasi, dan pungli dalam pelayanan publik. Nana menekankan bahwa pelayanan terbaik merupakan prioritas dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

Nana menambahkan bahwa sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan oleh Pemprov Jateng, termasuk deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini berkaitan dengan target reformasi birokrasi.

"Pencegahan ini lebih baik daripada penindakan. Korupsi berdampak negatif bagi pembangunan dan merugikan negara. Maka perlu kita perangi dan kita lawan," katanya.

Dalam upaya optimalisasi pelayanan publik yang baik dan berintegritas, seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Mayoritas pelayanan publik di Jawa Tengah juga sudah menggunakan teknologi informasi atau berbasis digital.

"Digitalisasi pelayanan publik ini dampaknya sangat besar untuk mengurangi praktik suap-menyuap," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan bahwa KPK bersama tim saber pungli dan Menpan RB berupaya menutup setiap peluang terjadinya pungli. Pelayanan publik yang baik dan berintegritas merupakan bagian dari mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa.

Menurut Marwata, dalam pemberantasan korupsi, yang paling utama adalah teladan atau contoh dari pimpinan. Sistem yang baik saja tidak cukup tanpa pimpinan yang baik.

"Kalau kita punya pemimpin yang baik, berkomitmen, dan berintegritas, meskipun ada peluang untuk korupsi, ia tidak akan memanfaatkannya. Maka penting sekali kita memilih pemimpin yang baik," katanya.

Marwata mengingatkan seluruh masyarakat pada Pilkada Serentak 2024 nanti untuk memilih pemimpin atau kepala daerah yang berintegritas.

(panjang frenkyi)