WARTAREPUBLIK.COM , Kalbar , Ketapang – Warga Pesaguan Kanan, penerima program CPCL (Calon Petani Calon Lahan), kembali mempertanyakan tindak lanjut laporan mereka terkait dugaan permasalahan manajemen PT Prana Indah Gemilang. Laporan yang telah disampaikan ke Kejaksaan Negeri Ketapang pada 5 September 2023, dan sebelumnya juga dilaporkan pada 15 Agustus 2024, hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini membuat warga merasa hak-hak mereka sebagai penerima CPCL diabaikan oleh pihak berwenang.
Pada Rabu, 15 Januari 2025, warga menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri dan Polres Ketapang. Selain menyampaikan aspirasi, perwakilan warga juga melakukan audiensi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Dalam pertemuan itu, mereka mengungkapkan kekecewaan atas lambannya proses hukum yang sudah berjalan selama berbulan-bulan tanpa kejelasan. Meski diterima dengan baik, masyarakat menilai jawaban yang diberikan masih bersifat normatif dan tidak menunjukkan langkah konkret.
Kapolres Ketapang, AKBP Setiadi, yang menerima perwakilan warga, menyatakan pihaknya berkomitmen untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Ketapang, yang mengklaim telah mempersiapkan berkas laporan untuk diteruskan ke Polres Ketapang. Namun, warga tetap merasa jawaban tersebut belum mencerminkan keseriusan dalam menangani permasalahan yang berlarut-larut.
Aris Maulana, salah satu perwakilan warga, mengungkapkan bahwa mereka telah lelah menunggu tanpa ada hasil yang jelas. Menurutnya, jika dalam waktu satu minggu tidak ada perkembangan signifikan, warga Pesaguan Kanan akan menggelar aksi yang lebih besar sebagai bentuk protes. "Kami hanya ingin keadilan dan kepastian hukum. Hak-hak kami sebagai penerima CPCL harus dilindungi, dan permasalahan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," tegas Aris kepada media.
Aksi damai ini juga menjadi simbol kekecewaan mendalam warga terhadap lemahnya penegakan hukum di daerah mereka. Selain meminta kejelasan atas laporan tersebut, masyarakat menuntut transparansi dalam proses hukum agar mereka tidak merasa diabaikan. Warga berharap pemerintah dan aparat hukum benar-benar mendengarkan aspirasi mereka dan segera memberikan solusi yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil.
Kasus ini kini menjadi sorotan luas, mengingat dampaknya yang besar terhadap masyarakat setempat. Warga Pesaguan Kanan berharap aksi yang mereka lakukan dapat membuka mata para pemangku kebijakan untuk segera bertindak. Dengan meningkatnya tekanan dan perhatian publik, diharapkan ada langkah nyata yang diambil oleh pihak berwenang agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tidak semakin tergerus.[AZ]
Editor:Bahri