WARTAREPUBLIK.COM, Kubu Raya, Kalbar – Pernyataan tegas Bupati Kubu Raya, Sujiwo, mengenai oknum wartawan dan LSM yang meminta uang kepada kepala desa serta pejabat lainnya menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Sikap bupati yang seharusnya berfokus pada pengawasan dan transparansi justru dinilai kurang bijak dalam penyampaian, sehingga memicu polemik di kalangan jurnalis dan aktivis.
Ketua DPD Gabungan Wartawan Indonesia Kalimantan Barat, Alfian, menyatakan bahwa pernyataan Sujiwo yang menyebutkan akan "menindak" oknum wartawan dan LSM tidak tepat serta dapat menciptakan kesan negatif terhadap profesi tersebut. Menurutnya, sebagai pejabat publik, Sujiwo seharusnya menggunakan diksi yang lebih bijak dan konstruktif dalam menangani permasalahan ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Penyelewengan Anggaran Jadi Akar Masalah
Masalah utama yang perlu diperhatikan bukan hanya oknum yang melakukan pemerasan atau pungli, tetapi juga penyebab utama yang memungkinkan praktik ini terjadi, yakni penyelewengan anggaran. Jika anggaran dikelola dengan baik, transparan, dan tanpa penyimpangan, maka tidak akan ada celah bagi pihak mana pun untuk melakukan pemerasan.
Andi Azwar, Pimpinan Redaksi Warta Global Kalbar sekaligus Bendahara GWI Kalbar, menegaskan bahwa bupati seharusnya lebih fokus pada pengawasan terhadap kepala desa dan jajarannya daripada mengeluarkan pernyataan yang dapat mencoreng profesi lain. "Sebaiknya Sujiwo lebih bijak dalam memilih diksi. Lebih baik beliau menggandeng wartawan dan LSM dalam mengawasi kinerja aparat di bawahnya, bukan malah memberikan stigma buruk terhadap profesi tertentu," ujarnya.
Transparansi dan Hukum Sebagai Solusi
Dalam konteks pemerintahan yang bersih dan transparan, praktik pemerasan atau pungli oleh oknum wartawan dan LSM memang tidak dapat dibenarkan. Namun, cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mekanisme hukum yang jelas. Jika ada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, maka sebaiknya mereka diproses sesuai aturan yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak eksekutif.
Lebih jauh, penting untuk membedakan antara oknum dan profesi secara keseluruhan. Wartawan dan LSM memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan pemerintah serta menjalankan fungsi kontrol sosial. Oleh karena itu, sebuah pernyataan yang tidak hati-hati dapat menimbulkan ketegangan antara pemerintah daerah dengan media serta organisasi masyarakat sipil.
Bupati Sulit Dihubungi, Transparansi Dipertanyakan
Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media terhadap Bupati Sujiwo melalui telepon seluler hingga tiga kali tidak mendapat respons. Sikap kepala daerah yang sulit dihubungi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keterbukaan informasi publik. Sebagai pejabat publik, keterbukaan komunikasi dengan media dan masyarakat sangatlah penting untuk membangun kepercayaan terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Alih-alih menggunakan diksi yang terkesan mengancam, lebih baik jika pemerintah daerah mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Menjalin kerja sama dengan media dan LSM yang kredibel akan lebih efektif dalam membangun transparansi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.[AZ]