.png "Admin Redaksi")
Halmahera Selatan, WartaRepublik. Com - Idjul M. Kiat, kepala desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, membahas terkait beberapa masalah mengenai program ketahanan pangan serta penyediaan rumah singgah di desanya. Kades Idjul memberikan penjelasan mendalam tentang berbagai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
Idjul M. Kiat menekankan bahwa Ketua BPD Saketa, Muammar J. Tuheteru, tidak pernah mengundang kepala desa untuk pertemuan membahas anggaran akhir tahun sejak 2023 dan 2024.
Menurut penjelasan Kades, Ketua BPD lebih memilih mengundang masyarakat yang tidak setuju dengan kepemimpinannya. Menariknya, sekertaris BPD juga merasa terkejut dengan format pertemuan yang lebih melibatkan masyarakat umum ketimbang pemerintah desa.
Menanggapi kritik mengenai program ketahanan pangan, Kades Idjul menguraikan bahwa sejak 2023, pemerintah desa telah membentuk 29 kelompok tani. Semua kebutuhan seperti bibit, pupuk, dan bantuan pagar senilai Rp1 juta per kelompok telah disediakan.
Sayangnya, hasil yang diperoleh tidak optimal. “Banyak yang tidak berjalan, hanya satu atau dua kelompok yang mampu panen jagung atau rica. Ini bukan karena kurangnya kerja dari pemerintah desa,” tegasnya.
Di tahun 2024, pemerintah desa merencanakan untuk menyediakan satu hamparan lahan lagi untuk pertanian. Semua kebutuhan akan disuplai, mencakup pupuk, bibit, pagar, serta pekerja tambahan yang akan membantu kelompok perempuan. Namun, masalah hujan deras dan kondisi penyuluh pertanian yang sakit menghambat program ini.
Idjul bahkan menerima laporan mengenai dugaan adanya campur tangan dari Ketua BPD yang mendorong beberapa warga untuk tidak menanam, dengan tujuan menggagalkan program yang ada dari pemerintah desa. "Jika ini benar, itu sangat disayangkan. Program ini ditujukan untuk masyarakat, bukan untuk menjatuhkan kepala desa," katanya.
Ia menekankan bahwa peran pemerintah desa hanyalah sebagai penyedia fasilitas. "Tugas kami adalah menyediakan benih, pupuk, dan sarana. Menanam dan merawat tanaman adalah tanggung jawab kelompok tani. Hasilnya juga akan masuk ke kelompok tersebut untuk dikelola secara mandiri," ujarnya.
Inisiatif Rumah Singgah untuk Masyarakat Saketa:
Kades Idjul M. Kiat berbagi pengalamannya ketika mengunjungi warga yang sakit di rumah sakit Labuha. Dia menyaksikan banyak keluarga pasien yang kesulitan mencari tempat tinggal dan harus mengeluarkan uang banyak untuk akomodasi dan makanan.
Terdorong oleh situasi tersebut, Kades memutuskan untuk menyewa sebuah rumah singgah di Labuha yang bisa dipakai secara gratis oleh warga Saketa yang memerlukan pelayanan di rumah sakit atau keperluan lain di ibu kota kabupaten.
Sebelum Musyawarah Desa (MusDes) 2024, Kades sudah berbincang dengan Ketua BPD mengenai rencana penyediaan rumah singgah serta motor dinas untuk operasional kantor.
Namun, rencana ini menjadi terlupa saat MusDes berlangsung. Meskipun demikian, Kades sekali lagi mengingatkan Ketua BPD setelah MusDes, dan Ketua BPD menyetujui usulan tersebut karena dianggap sebagai kebutuhan masyarakat.
Kades juga kembali mengumumkan rencana penyediaan rumah singgah di masjid agar seluruh masyarakat mengetahuinya.
Namun, sebulan setelah itu, media mengeluarkan berita yang mencantumkan pernyataan Ketua BPD yang menyatakan bahwa pengadaan rumah singgah tidak termasuk dalam MusDes. Berita ini menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang menentang Kades.
Dukungan Kades dan Cerita Warga:
Kades Idjul M. Kiat menunjukkan sikap tenang dan membiarkan masyarakat yang menentukan penilaiannya. Ia menyatakan bahwa sebagai pemimpin, ia akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk desanya, meskipun ada orang-orang yang tidak setuju dengannya.
Salah seorang warga Saketa yang ingin namanya dirahasiakan mengaku sebelumnya tidak mendukung Kades. Namun, setelah merasakan manfaat langsung dari rumah singgah saat anak mantunya melahirkan di Labuha, ia pun mulai mendukung Kades dan meminta warga lain untuk tidak merendahkan program tersebut.
Kades menjelaskan bahwa ia sering membantu warga yang membutuhkan biaya untuk berobat ke Labuha dan juga menanggung biaya transportasi jenazah yang meninggal di Labuha dengan menggunakan speed boat.
Kades Idjul menjelaskan bahwa keadaan geografis Desa Saketa yang terdiri dari dua dusun cukup menyulitkan pemerintahan desa untuk menjangkau area tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa memutuskan untuk membeli motor dinas guna mendukung aktivitas perangkat desa.
“Kita memiliki dua dusun, jadi sangat sulit jika hanya mengandalkan sarana yang ada. Itulah sebabnya pemerintah desa membeli motor dinas agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat. Motor dinas ini akan dipakai untuk keperluan operasional kantor desa, termasuk rumah singgah yang direncanakan pada 2024,” kata Kades Idjul.
Di samping fasilitas operasional, pemerintah desa juga memprioritaskan penyediaan alat untuk para nelayan. Di tahun 2023, pemerintah desa telah memberikan 4 unit mesin katinting, 4 bodi perahu katinting, dan satu perahu sampan. Namun, pada tahun 2024, penyaluran bantuan sempat terhambat karena proses pembuatan bodi oleh tukang, Idjul memastikan bahwa distribusi akan dilakukan secara adil dan bertahap.
Mesin telah tersedia, namun bagian bodi mengalami keterlambatan karena dibuat oleh tukang secara mandiri. Akibatnya, beberapa anggota masyarakat mendapatkan mesin terlebih dahulu, sementara bodi menyusul kemudian. Sebaliknya, ada juga yang sudah memiliki bodi tetapi belum mendapatkan mesin. Pemerintah desa melakukan penyesuaian agar bantuan dapat disalurkan merata setiap tahunnya, bukan secara sekaligus dalam satu tahun,” ujarnya.
Kepala desa menegaskan bahwa distribusi bantuan untuk para nelayan akan dilakukan secara bertahap hingga semua nelayan di Desa Saketa bisa mendapatkan hak mereka dengan adil. Ia menyatakan bahwa sistem pengadaan tahunan menjadi solusi agar anggaran desa tetap stabil dan memastikan distribusi yang merata.
Selain itu, Kades Idjul juga membahas tentang transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) 2024 yang sudah dipublikasikan melalui papan informasi desa. Berdasarkan data resmi, anggaran untuk pembangunan desa tercatat sebesar Rp357. 292. 000.
Berikut adalah rincian anggarannya:
- Sub Bidang Pendidikan: Rp169. 957. 000.
- Sub Bidang Kesehatan: Rp100. 450. 000 (bukan Rp1. 450. 000 seperti yang tertulis salah sebelumnya)
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruangan: Rp47. 385. 000.
- Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Rp12. 000. 000.
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika: Rp27. 500. 000.
Sementara itu, surplus anggaran sebesar Rp135. 000. 000 telah dialokasikan sebagai modal awal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah diserahkan kepada pengurus BUMDes Saketa.
Menurut Kades Idjul, langkah transparansi ini diperlukan agar masyarakat memahami bagaimana anggaran digunakan dan berpartisipasi aktif dalam mengawasi pembangunan desa.
Kami ingin masyarakat mengetahui dengan jelas kemana saja dana desa digunakan. Semua informasi tersedia di papan pengumuman, sehingga tidak ada yang disembunyikan. Dana surplus juga telah kami arahkan ke BUMDes agar menjadi modal usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi warga,” tegasnya.
Dengan adanya pengadaan motor dinas, bantuan bertahap untuk nelayan, serta keterbukaan dalam pengelolaan APBDes, Pemerintah Desa Saketa berharap seluruh warga dapat merasakan manfaat pembangunan dengan adil dan merata.