
Jakarta WartaRepubluk. Com
24 Agustus 2025
Penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama 13 tersangka lainnya dengan dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di kemenaker merupakan cerminan dari bobroknya kinerja kementerian tenaga kerja. Menurut Arqam Bakri ketua umum Wawasan Hukum Nusantar yang merupakan salah satu dari jutaan tenaga kerja Indonesia menanggapi bahwa sudah seharusnya Bapak Presiden Prabowo menempatkan pejabat di kementerian yang memiliki kualifikasi yang mumpuni, pengalaman sebagai tenaga kerja, memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat serta berintegritas dalam menjalankan tugas.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 60 tahun 2012 meliputi:
1. Membantu menteri dalam perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
2. Membantu pelaksanaan kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
3. Koordinasi lintas sektor terkait isu ketenagakerjaan (seperti pengupahan, pelatihan kerja, dan perlindungan tenaga kerja).
4. Pengawasan dan evaluasi program kerja yang dijalankan oleh unit-unit kerja di bawah Kementerian.
5. Perwakilan menteri dalam acara-acara resmi, baik di dalam maupun luar negeri, jika diperlukan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan.
Ruang Lingkup yang Dicakup:
1. Hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.
2. Pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
3. Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
4. Penanganan tenaga kerja migran Indonesia (PMI)
5. Transformasi digital dan reformasi birokrasi di sektor ketenagakerjaan.
"Kalau kita melihat tupoksi dari wakil menteri ketenagakerjaan maka idealnya jabatan tersebut seharusnya dipercayakan kepada orang dengan latarbelakang sebagai tenaga kerja profesional atau mantan tenaga kerja yang tentunya harus memiliki kualifikasi pendidikan yang mumpuni dan pengalaman dalam organisasi sebagai bekal untuk memimpin." Ujar Arqam.
Jabatan tersebut tidak main-main karena kementerian tenaga kerja bertanggung jawab atas sekitar 4,4 juta angkatan kerja di Indonesia termasuk para pekerja migran Indonesia di luar negeri. "Alangkah bijak jika Presiden Prabowo Subianto mencari pengganti Emanuel Evenezer berasal dari latar belakang yang pagam tentang ketenagakerjaan dan pernah merasakan langsung pengalaman sebagai tenaga kerja." Arqam menutup.