.png "Admin Redaksi")
Oleh: Josef Herman Wenas
Jakarta 19/8/2025 WartaRepublik. Id
Tetapi, saya memang gregetan melihat manuver politik— yang disebabkan ambisi pribadi— yang ditunjukkan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Karena kemarin, Jumat (15/8), Megawati ternyata tidak hadir di Sidang Tahunan MPR, insting saya langsung mengkonfirmasi bahwa Megawati pasti tidak akan hadir juga pada upacara tahunan di Istana Merdeka hari Minggu besok (17/8).
Why did she slip back into her old ways in just 19 days ? Apa yang terjadi dalam 19 hari terakhir sejak pertemuan di Bali pada 27 Juli 2025 sampai penunjukkan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP pada 14 Agustus 2025 ?
Kronologisnya begini…
Minggu, 27 Juli 2025.Terjadi pertemuan di Bali antara Sufmi Dasco dan Megawati Soekarnoputri (ditemani Puan Maharani, Prananda Prabowo dan Mensesneg Prasetyo Hadi). Foto Megawati tersenyum lebar disini, karena diberitahu tentang rencana pemberian Amnesti untuk Sekjen Hasto Kristiyanto. Saat itu, PDIP di Nusa Dua, Bali, sedang melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) partai, yang kemudian mendadak diubah menjadi Kongres pada tanggal 1 Agustus 2025.
Kamis 31 Agustus 2025.Di gedung DPR— tanpa kehadiran Ketua DPR Puan Maharani— Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dan Menteri Kehakiman Supratman Andi Agtas mengumumkan perihal Amnesti (untuk Hasto Kristiyanto) dan Abolisi (untuk Tom Lembong). Pengumuman itu sebagai tindak lanjut Supres R-43/Pres/30 Juli 2025 dari Presiden Prabowo Subianto kepada DPR-RI.
Jum’at ,1 Agustus 2025. Ada dua peristiwa: (1) Hasto dibebaskan dari penjara KPK dan (2)PDIP mendadak menggelar Kongres secara tertutup di Nusa Dua, Bali.
Sabtu 2 Agustus 2025. Megawati yang sudah sejak 27 Juli— 7 hari sebelumnya— tahu bahwa Hasto mendapatkan Amnesti, ternyata tidak menunjuknya kembali sebagai Sekjen dalam kepengurusan DPP PDIP yang diumumkan hari itu. Padahal, Hasto sudah berada di lokasi Kongres sejak pagi hari.
Lalu ada jeda sekitar 10 hari pasca Kongres PDIP di Bali…
Kamis, 14 Agustus 2025. Pagi harinya, doorstop Mensesneg Prasetyo Hadi masih mengkonfirmasi kehadiran ketiga mantan presiden yang masih hidup (SBY, Jokowi dan Megawati) pada acara Sidang Tahunan MPR (15/8) dan Peringatan Proklamasi (17/8). Siang harinya, Megawati mengumumkan Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk sebagai Sekjen PDIP.
Jum’at.15 Agustus 2025.Menyusul penunjukkan kembali Hasto sebagai Sekjen PDIP sehari sebelumnya (14/8), ternyata Megawati tidak jadi hadir di Sidang Tahunan MPR, sekaligus mementahkan konfirmasi Mensesneg Prasetyo Hadi sehari sebelumnya.
Nah, perbedaan kontradiktif sikap politik Megawati antara tanggal 2 Agustus dan 14 Agustus inilah yang menjadi point of analysis saya.
Sejak 2 Agustus itu (pengumuman pengurus DPP PDIP), Megawati sempat mengambil sikap “menggantung” dengan merangkap jabatan Sekjen. Ini menimbulkan spekulasi di banyak kalangan (pengamat, media massa), terutama di kubu koalisi Presiden Prabowo.
Faktanya, per Jumat kemarin (15/8), Megawati melecehkan konfirmasi Mensesneg Prasetyo dengan tidak hadir di Gedung MPR/DPR, Senayan, setelah sehari sebelumnya (14/8) menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP.
Maka, insting saya mengatakan bahwa pada hari Minggu 17 Agustus, peluang kehadiran Megawati di Istana Merdeka juga tinggal 0,01% saja. Probabilitas ketidakhadirannya 99,99%.
Tetapi, apakah fakta sikap politik kontradiktif Megawati ini menunjukkan bahwa itikad “politik negarawan” (Amnesti untuk Hasto) yang dimainkan oleh duet Prabowo-Dasco (dan didukung oleh koalisi KIM+) telah gagal total?
Membaca fenomena politik tidak bisa hanya melalui satu peristiwa. Kita harus membacanya dalam suatu pola, dalam rangkaian peristiwa yang saling berkaitan.
Karena itu perlu waktu. Dan tidak bisa dinujumkan melalui metoda apapun.
Itulah dialektika, yang memang tidak mudah untuk di-positivistik-an perkembangannya ke hari/minggu/bulan/tahun depan.
Kita masih harus melihat apakah PDIP dengan Hasto Kristiyanto kembali sebagai Sekjen mereka, masih akan memainkan politik DFK yang sama seperti sebelumnya. Suatu politik kotor yang sangat merongrong wibawa pemerintahan Prabowo-Gibran dan merusak ruang publik kita.
Sebab, inilah esensi dari harga mati “PDIP tanpa Sekjen Hasto Kirstiyanto” yang tidak bisa ditawar-tawar, yang dimaksud oleh para negosiator kubu pemerintah.
Maka, konsekuensinya, hipotesanya sekarang menjadi: Apakah pasca politik Amnesti, Megawati-Hasto masih punya nyali untuk memainkan kembali politik DFK semacam “salawi” atau “parcok” atau “matahari kembar”, “ijazah palsu.” Atau, isu “pemakzulan Wapres (digantikan Puan Maharani)” yang memang menjadi obsesi Megawati.
Isu-isu yang sangat receh, tidak penting, buang energi. Dan sama sekali tidak memberikan kontribusi apapun terhadap developmentalisme kita menuju VIE 2045.
Sekali lagi, apakah Megawati-Hasto masih berani memainkan politik kotor penuh DFK pasca diberikannya Amnesti?
Itu sebabnya saya mengatakan ”unblelievable!” Sebab, menargetkan PDIP di Pemilu 2029 pada kisaran angka 7%, hal itu bukannya tanpa hitung-hitungan politik.
Bambang “Pacul” Wuryanto, komandan PDIP di Jateng, sangat paham bagaimana mereka dirontokkan di “Kandang Banteng” pada Pemilu 2024 lalu. Sama juga dengan FX Hadi Rudyatmo, komandan PDIP di wilayah Solo Raya, yang bisa berbagi kepiluan bagaimana mereka diporak-porandakan.
Ribka Tjiptaning, kader militan mereka, nampaknya mulai paham konsekuensi serius ini. Wajahnya penuh kekuatiran dalam tangkapan kamera media massa ketika bicara soal pengerdilan PDIP menjadi 7% ini di Pemilu 2029. Padahal, biasanya dia berwajah tegar dan garang.
Tetapi saya melihat lain. Yang akan mengerdilkan PDIP di 2029 justru adalah jiwa kerdil para pemimpinnya sendiri. Itulah konsekuensi dari suatu dialektika.
Itulah yang menyebabkan “Kandang Banteng” rontok pada Pemilu 2024 lalu.