.png "Admin Redaksi")
Wartarepublik.com || Nias Barat-
Ratusan honorer CPPPK Paruh Waktu di Nias Barat kecewa. Sampai Kamis (11/9), formasi tak kunjung diumumkan, sementara daerah lain sudah jalan. Kamis (11/09/2025).
Akibatnya, honorer di Nias Barat belum bisa mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH), padahal batas akhir pengisian hanya tinggal empat hari lagi, yakni 15 September 2025.
Perwakilan honorer menduga keterlambatan ini disebabkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diteken Bupati pada saat pengusulan formasi tanggal 25 Agustus lalu. Mereka meragukan apakah dokumen tersebut sesuai dengan format resmi KemenPAN-RB.
Kepala BKPSDM Nias Barat, Jeremiah Doddy Putra Daely, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menuntaskan kewajiban dengan mengusulkan formasi. Ia menyebut tanggung jawab daerah hanya sebatas itu, sementara keputusan penetapan ada di KemenPAN-RB. “SPTJM sudah kita sampaikan dan sesuai ketentuan,” ujarnya, meski tanpa memperlihatkan salinannya kepada honorer.
Pernyataan itu belum memuaskan para honorer. Perwakilan CPPPK Paruh Waktu menegaskan, jika memang bukan masalah di daerah, seharusnya pemerintah memberikan kepastian agar mereka bisa mulai menyiapkan berkas-berkas lebih awal. Mereka khawatir, ketika pengumuman tiba-tiba turun, waktu yang tersisa tidak cukup untuk melengkapi syarat administrasi.
Situasi ini semakin menambah kekecewaan. Honorer menilai sejak awal proses PPPK Paruh Waktu di Nias Barat terkesan dipaksakan, dan kini justru berujung pada ketidakpastian. Beberapa bahkan menyebutnya tak ubahnya sebuah “prank”.
Pantauan di lapangan, ratusan honorer sempat menggeruduk Kantor Bupati Nias Barat. Namun, mereka gagal menemui Bupati, Wakil Bupati, maupun Sekda karena tidak berada di tempat. Massa akhirnya kembali menemui Kepala BKPSDM untuk berdiskusi, meski belum memperoleh jawaban yang memuaskan.
𝐂.𝐀𝐆