.png "Admin Redaksi")
Oleh: Ahkam Kurniawan Buamona, (Jurnalis)
OPINI, Wartarepublik.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau (DPRD) diposisikan sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif di level daerah. Namun kenyataannya kini, fungsi kontrol itu tampak luntur seperti tinta air hujan yang dicoret di kaca jendela. Di saat rakyat menjerit soal harga kebutuhan pokok meroket, persoalan pengangguran bertambah, pendidikan dan layanan kesehatan merosot mutu, DPRD justru sibuk dengan semangat proyek dan perang urat malu.
Alih-alih menjadi telinga dan suara rakyat, sebagian DPRD justru menjadi bayang-bayang kekuasaan yang berkedok kontrol. Diam ketika kebijakan timpang, bahkan ada yang ikut mendukung kebijakan itu tanpa evaluasi mendalam.
Di Kepulauan Sula sendiri dari 25 anggota DPRD yang saat ini menduduki jabatan sebagai wakil rakyat 80 persen berada di lingkar kekuasaan, sehingga kapasitas DPRD untuk mengkritik eksekutif sangat terbatas. Tidak sedikit wakil rakyat yang memilih jalur aman menyetujui anggaran tanpa audit publik, memberi lampu hijau pembangunan tanpa transparansi, hingga mengabaikan aspirasi konstituen rakyat yang diamanatkan.
Dinamika yang kita hadapi ini bukan lagi soal kritik dan retorika kosong. Kerapuhan wakil kita di DPRD sudah menjadi rahasia umum yang sangat fatal. Legitimasi dan publik bukan lagi sesuatu yang dipertaruhkan oleh wakil kita diperparah dengan kebijakan-kebijakan tidak masuk akal yang ikut mereka dorong untuk pertegas relasi politik dan untung-untungan pribadi.
Bahkan tak jarang DPRD kita menyetujui kebijakan dan proyek pemerintah yang kontroversial tanpa kajian kontekstual terhadap kondisi daerah, lihat saja disekitar kita banyak kebijakan dan program yang asal dibuat. Tetapi bagi mereka yang penting sudah " IYA dan TIDAK" disaat rapat istimewa.
Ketiadaan indikator kuantitatif yang meyakinkan dan publikasi audit kinerja DPRD menjadi keraguan sejauh mana DPRD menerima umpan balik, menindaklanjuti pengaduan, dan mempublikasikan capaian nyata itu, bukan hanya beretorika manis di media sosial.
Dan dalam konteks ini, kita tidak sedang menuduh anggota DPRD kita adalah bagian alas kaki kekuasaan. Namun, seandainya ada diantara kita dapat berkata jujur, benar bahwa wakil kita sedang sakit pikiran dan moralitasnya. Sebab, kinerja dan fungsi DPRD kita saat ini jika dibandingkan tak ubahnya orangan sawah bukan wakil rakyat dan itu adalah kenyataan yang mutlak.
Semoga tulisan ini menjadi panggilan, bukan hanya untuk para anggota DPRD, tetapi juga untuk masyarakat agar tetap waspada, aktif, dan menuntut haknya. Karena sejatinya, DPRD itu bukan panggung kekuasaan, melainkan cermin keberpihakan kepada rakyat. Karena yang dibutuhkan rakyat saat ini 25 anggota DPRD kita menjadi wakil rakyat yang sejati, berani, tegas dan tidak antikritik. Rendah hati dalam kebijakan, dan akuntabel dalam tindakan.