.png "Admin Redaksi")
Morotai, Wartarepublik.com - Badan Pengurus Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (BP-HIPPMAMORO) di provinsi Maluku Utara mengutuk keras dan meminta Kapolres Pulau Morotai untuk segera menindak pelaku pemukulan terhadap mahasiswa Morotai yang sedang berunjuk rasa.
Ketua umum hippmamoro, Fandi Lukman, sangat mengencam tindakan keras yang dilakukan oleh petugas polisi terhadap mahasiswa Morotai saat demonstrasi di depan Kantor Bupati Pulau Morotai.
Sementara itu, aksi yang diadakan sebagai bentuk ungkapan kegelisahan masyarakat tentang kondisi sosial yang memburuk, malah berakhir dengan kekacauan akibat dugaan tindakan kekerasan oleh beberapa oknum polisi yang menyebabkan kerugian signifikan bagi para korban," ujarnya pada Kamis, (25/9/2025)
Lebih lanjut, Ketua umum hippmamoro menyatakan bahwa tindakan aparat tersebut menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia dan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung oleh penegak hukum.
Aparat seharusnya berfungsi sebagai pelindung masyarakat, bukan sebagai alat penindasan terhadap suara-suara kritis. Hal ini tidak hanya melukai fisik mahasiswa, tetapi juga merusak martabat demokrasi kita," ucap Fandi
Menanggapi insiden tersebut, BP-HIPPMAMORO Maluku Utara menyatakan sikap dan menuntut dengan tegas:
1. Mengutuk keras tindakan represif yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa secara damai.
2. Mendesak Kapolres Pulau Morotai untuk segera menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberikan sanksi tegas bagi oknum yang terbukti berbuat kekerasan.
3. Menuntut Polri dan Polda Malut untuk menjamin serta melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi sesuai dengan UUD 1945 dan hukum lainnya.
4. Mendorong seluruh masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan untuk tidak merasa diam dan terus mendukung perkembangan demokrasi di Kabupaten Pulau Morotai, terutama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat.
Ketua umum hippmamoro menegaskan bahwa kekerasan terhadap mahasiswa adalah masalah serius yang tidak boleh dianggap remeh. Ini bukan hanya tentang beberapa korban, tetapi tentang situasi demokrasi yang sedang dipertaruhkan," tegasnya
Kekerasan terhadap mahasiswa tidak boleh menjadi contoh buruk dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Kami akan terus mengawasi proses hukum, dan memastikan bahwa tragedi ini tidak terulang kembali.