.png "Admin Redaksi")
Wartarepublik.com || Nias Barat, Sumut-
Nias Barat kembali diguncang polemik terkait pengangkatan ASN PPPK. Sejumlah tenaga yang dinyatakan lulus dan berhak diajukan NIP justru menghadapi ketidakpastian. Pasalnya, Pemkab Nias Barat di bawah kepemimpinan Bupati Eliyunus Waruwu bersama Kepala BKPSDM Jeremiah Doddy Daely mewajibkan para calon PPPK menandatangani surat pernyataan. Isinya, mereka harus rela tidak digaji atau menerima penggajian sesuai kemampuan keuangan daerah.
Selasa, (9/9/2025)
Kebijakan ini menimbulkan tanda tanya besar. Banyak pihak menilai aturan itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan justru menimbulkan kebingungan di kalangan PPPK. Dugaan pun bermunculan: jangan-jangan ada “udang di balik batu” atau kepentingan tersembunyi bermuatan fulus alias cuan.
Situasi ini mengingatkan publik pada sejarah 15 tahun lalu, saat Pj Bupati Nias Barat pertama, Faduhusi Daely, ayah dari Jeremiah Doddy Daely terkenal dengan istilah “komputer melompat-lompat.” Istilah ini lahir dari praktik perekrutan CPNS sekitar tahun 2009, yang kala itu disebut-sebut selalu dikocok ulang hingga menguntungkan pihak yang berduit.
Kini, wajah baru polemik itu muncul lewat kebijakan yang dianggap mengada-ada: pernyataan kesediaan bekerja tanpa gaji. Publik pun mempertanyakan, apakah sejarah kelam “komputer melompat-lompat” kembali berulang di Nias Barat dengan model yang berbeda?
𝐂.𝐀𝐆