.png "Admin Redaksi")
MOROTAI, Wartarepublik.com - Badan Pengurus Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (BP-HIPPMAMORO) Maluku Utara melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk segera menuntaskan persoalan pelik yang kini dihadapi para nelayan di wilayah tersebut, khususnya di Kabupaten Pulau Morotai. Konflik kepentingan antara nelayan lokal dan nelayan luar kian meruncing, mengancam mata pencarian serta stabilitas ekonomi masyarakat pesisir.
Ketua Umum HIPPMAMORO, Fandi Lukman, secara tegas menyampaikan kecamannya terhadap lambatnya respons pemerintah provinsi dalam menangani masalah ini.
Menurut Fandi, keberadaan nelayan dari luar daerah yang beroperasi menggunakan kapal jenis "Pakura" telah menimbulkan keresahan yang mendalam bagi nelayan tradisional di Kabupaten Pulau Morotai. Kapal-kapal Pakura yang seringkali berukuran lebih besar dan memiliki kapasitas tangkap yang lebih masif, dinilai mengganggu ekosistem laut lokal dan mengurangi hasil tangkapan nelayan setempat, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kesejahteraan mereka," tegas Fandi pada Minggu, (5/10/25)
Lebih jauh lagi, Fandi Lukman menegaskan bahwa permasalahan ini seharusnya dapat diatasi dengan berpegang pada regulasi yang telah ditetapkan.
Ia menggarisbawahi sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan provinsi, kewenangan penerbitan izin operasi untuk kapal-kapal dengan bobot di bahwa 20 Gross Tonnage (GT) berada di tangan pemerintah provinsi.
Sementara itu, kapal-kapal berukuran di atas 30 GT menjadi kewenangan penuh dari kebijakan pemerintah pusat," ujar ketua HIPPMAMORO
Dengan demikian, Fandi mendesak agar pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret dalam menegakkan aturan dan melindungi hak-hak nelayan lokal yang selama ini menggantungkan hidupnya dari laut Morotai.
Dan HIPPMAMORO berharap adanya intervensi cepat dan efektif untuk mencegah eskalasi konflik serta menjamin keberlanjutan mata pencarian nelayan tradisional," harapnya