.png "Admin Redaksi")
Morotai, Wartarepublik.com – Puluhan guru honorer di Kabupaten Pulau Morotai menjerit pilu akibat gaji mereka yang belum dibayarkan selama empat bulan terakhir. Kondisi ini membuat para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengancam keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah-sekolah di Morotai.Ketua umum Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (HIPPMAMORO), Fandi Lukman, dengan nada geram mengecam keras tindakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pulau Morotai yang dinilai tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki hati nurani. "Bagaimana mungkin seorang guru bisa mengajar dengan baik jika perutnya lapar dan pikirannya terbebani masalah ekonomi? Ini adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi dan mencoreng wajah pendidikan di Morotai," ujar Fandi Lukman dengan nada tinggi.
Fandi Lukman mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji ini telah berlangsung sejak bulan Juli hingga Oktober 2025. Padahal, para guru honorer telah mengabdikan diri mereka dengan penuh dedikasi dan loyalitas untuk mencerdaskan anak-anak Morotai. "Mereka adalah ujung tombak pendidikan di Morotai. Tanpa mereka, sekolah-sekolah di pelosok desa akan kekurangan tenaga pengajar. Tapi apa balasannya? Gaji mereka malah digantung dan hak-hak mereka diabaikan," tegas Fandi Lukman. pada Senin, (13/10/25)
HIPPMAMORO mendesak pemerintah daerah untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah ini dan memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran gaji guru honorer. "Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Morotai. Kami menuntut agar pemerintah daerah segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai karena dinilai tidak becus mengurus masalah ini," seru Fandi Lukman.
HIPPMAMORO juga menyoroti adanya dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran di lingkungan Dikbud Kabupaten Pulau Morotai. Mereka menduga bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk membayar gaji guru honorer telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. "Kami akan terus mengawal kasus ini dan melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap praktik-praktik korupsi yang merugikan dunia pendidikan di Morotai. Jika terbukti ada penyimpangan, kami tidak akan segan-segan melaporkan masalah ini ke pihak berwajib," tegas Fandi Lukman.
HIPPMAMORO mengajak seluruh elemen masyarakat Morotai, khususnya para guru, siswa, orang tua siswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan media massa, untuk bersatu dan memberikan dukungan moral kepada para guru honorer yang sedang mengalami kesulitan. "Mari kita tunjukkan solidaritas kita kepada para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Mari kita perjuangkan hak-hak mereka agar mereka bisa kembali mengajar dengan tenang dan fokus pada tugasnya," ajak Fandi Lukman.
HIPPMAMORO mengancam akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor Dikbud Kabupaten Pulau Morotai jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam waktu dekat.