.png "Admin Redaksi")
Morotai, Wartarepublik.com – Rencana kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, ke Pulau Morotai pada 15 Oktober 2025, memicu gelombang protes keras dari Badan Pengurus Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (BP-HIPPMAMORO) Maluku Utara. Aksi penolakan ini bukan sekadar ekspresi kekecewaan, melainkan luapan kemarahan atas ketidakadilan sistematis yang dirasakan masyarakat Morotai selama bertahun-tahun.
Fandi Lukman, Ketua Umum BP-HIPPMAMORO, dengan suara lantang menyatakan bahwa kedatangan Wapres hanya akan menjadi pertunjukan sandiwara yang menghina akal sehat masyarakat. Isu krusial yang terus menggerogoti kehidupan masyarakat Morotai adalah sengketa lahan adat dengan Tentara Angkatan Udara (AU), yang tak kunjung menemukan titik terang. Pemerintah daerah, alih-alih menjadi penengah, justru terkesan membiarkan konflik ini berlarut-larut," ujarnya. Senin, (13/10/25)
"Kami tidak butuh kunjungan seremonial yang hanya menghambur-hamburkan uang negara! Jika Wapres hanya datang untuk meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mangkrak dan menjadi sarang korupsi, lebih baik dia urungkan niatnya," tegas Fandi Lukman dengan nada geram. "KEK ini adalah proyek gagal yang hanya menguntungkan segelintir investor rakus, sementara masyarakat Morotai terus terpinggirkan dan kehilangan hak atas tanah leluhur."
BP-HIPPMAMORO menuding pemerintah pusat dan daerah telah bersekongkol dengan para pemilik modal untuk merampas tanah masyarakat adat atas nama pembangunan. Penetapan KEK di Morotai, yang semula dijanjikan sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan, justru menjadi malapetaka bagi masyarakat. Lahan-lahan produktif dirampas, sumber-sumber penghidupan hilang, dan masyarakat dipaksa hidup dalam kemiskinan struktural.
Fandi Lukman menambahkan bahwa BP-HIPPMAMORO tidak akan berhenti berjuang sampai keadilan ditegakkan. Mereka akan terus melakukan aksi protes, menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat, dan membawa kasus ini ke tingkat nasional maupun internasional. "Kami tidak akan menyerah! Kami akan terus melawan sampai pemerintah pusat dan daerah sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar terhadap masyarakat Morotai," serunya dengan semangat membara.
Selain itu, BP-HIPPMAMORO juga menyoroti masalah infrastruktur yang buruk, pelayanan kesehatan yang minim, dan pendidikan yang tidak merata di Morotai. Mereka menilai bahwa pemerintah telah mengabaikan hak-hak dasar masyarakat dan hanya fokus pada proyek-proyek mercusuar yang tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat kecil.
"Kami ingin pemerintah pusat dan daerah berhenti berbohong dan mulai bertindak nyata untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Morotai. Selesaikan sengketa lahan, berikan kompensasi yang layak kepada masyarakat yang kehilangan tanah, bangun infrastruktur yang memadai, tingkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta berantas korupsi yang merajalela," tuntut Fandi Lukman dengan nada penuh harap.
BP-HIPPMAMORO mengajak seluruh masyarakat Morotai untuk bersatu dan melawan segala bentuk ketidakadilan. Mereka percaya bahwa dengan persatuan dan perjuangan yang gigih, masyarakat Morotai dapat meraih keadilan dan kesejahteraan yang selama ini diimpikan.