.png "Admin Redaksi")
Morotai, Wartarepublik.com - Muhammad Umar Ali, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bersama Ahdad Hi. Hasan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Morotai, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) untuk Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian serta Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah untuk tahun 2025. Acara ini dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dari tanggal 26 hingga 29 Oktober 2025.
Menurut Sekretaris Daerah M. Umar Ali, acara strategis ini merupakan usaha untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan program prioritas di tingkat nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Melalui Rakor ini, diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat memiliki persepsi yang sama serta meningkatkan koordinasi antar sektor.
Hal ini penting agar pelaksanaan program pembangunan di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik, efektif, dan fokus pada hasil,” jelasnya.
Pada hari pertama, acara dimulai dengan pendaftaran peserta, penjelasan aturan, pengarahan program, dan pengenalan kampus IPDN yang disampaikan oleh Kepala BPSDM serta Rektor IPDN.
Sesi ini bertujuan agar semua peserta bisa memahami cara kerja kegiatan dan materi yang akan dibahas secara mendalam selama empat hari ke depan.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam Rakor ini menunjukkan komitmen daerah untuk terus meningkatkan sinkronisasi kebijakan pembangunan.
Ini terutama bertujuan untuk mendukung visi nasional dan daerah dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Dalam kesempatan ini, kepala bappeda dan Sekda mengajukan beberapa usulan program dan kegiatan kepada sejumlah menteri yang hadir sebagai pembicara.
Rakor ini diikuti oleh 1. 104 peserta, yang terdiri dari Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dari seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh 21 Kementerian/LPNK sebagai narasumber, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, dan Kantor Staf Presiden.