.png "Admin Redaksi")
Ternate, Wartarepublik.com - Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (HIPPMAMORO) menyampaikan peringatan keras kepada Polda Maluku Utara (Malut) terkait penanganan kasus dugaan korupsi anggaran makan minum di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Morotai. Peringatan ini muncul setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut menarik diri dari proses penyelidikan dan menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada Ditreskrimsus Polda Malut.
Kasus dugaan korupsi ini mencuat setelah adanya indikasi penyalahgunaan anggaran makan minum di BKAD Morotai. Kejati Malut sebelumnya telah memulai penyelidikan, namun kemudian memutuskan untuk menyerahkan penanganan kasus ini kepada Polda Malut.
Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Richard Sinaga, menjelaskan alasan penyerahan ini adalah untuk menghindari tumpang tindih penyelidikan. "Setelah kami menerbitkan surat perintah untuk melakukan permintaan keterangan dari beberapa pihak, ternyata Polda Maluku Utara telah lebih dulu melakukan langkah yang sama. Untuk menghindari tumpang tindih dan efisiensi proses hukum, kami memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada Polda," ujarnya.
Kasus ini menyeret nama Suryani Antarani, yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran makan minum di BKAD Morotai. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan masih dalam proses audit, namun diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Sekretaris Bidang Hukum dan HAM BP-HIPPMAMORO, Ardian Saputra Ali, menyampaikan pernyataan sikap yang tegas terkait penyerahan kasus ini kepada Polda Malut. HIPPMAMORO menyatakan akan mengawal ketat proses penanganan kasus ini oleh Polda Malut.
"Kami akan terus mengawasi dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami tidak ingin kasus ini menguap begitu saja,"
Untuk itu BP-HIPPMAMORO Memberikan beberapa poin penting kepada Polda Malut:
1. Integritas dan Profesionalisme:
• HIPPMAMORO mendesak Polda Maluku Utara untuk membuktikan integritas dan profesionalisme dalam menangani kasus ini.
"Kami meminta Polda Malut untuk tidak main-main dalam menangani kasus ini. Buktikan bahwa institusi kepolisian mampu mengungkap kebenaran dan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu," ujar Ardian.
2. Transparansi dan Akuntabilitas:
• HIPPMAMORO menuntut agar seluruh proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
• Masyarakat Morotai berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Polda Malut harus membuka akses informasi kepada publik, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Independensi:
• HIPPMAMORO mengingatkan Polda Maluku Utara untuk tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun.
• Kasus ini harus diusut tuntas berdasarkan fakta dan bukti yang ada, tanpa tekanan dari pihak manapun.
4. Percepatan Proses Hukum:
• HIPPMAMORO mendesak Polda Maluku Utara untuk mempercepat proses hukum kasus ini.
• Penundaan yang berlarut-larut hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan merugikan masyarakat Morotai.
"Kami tidak ingin kasus ini mengendap begitu saja. Polda Malut harus segera menuntaskan penyelidikan dan melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan," tegas Ardian.
5. Kerja Sama dengan Pihak Terkait:
• HIPPMAMORO mendorong Polda Maluku Utara untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
• Kerja sama ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya dan memperkuat bukti-bukti yang ada.
HIPPMAMORO berharap agar Polda Maluku Utara dapat memenuhi harapan masyarakat Morotai dalam penanganan kasus ini. Mereka mengancam akan melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar jika Polda Malut tidak serius dalam menangani kasus ini.
"Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika Polda Malut tidak serius dalam menangani kasus ini, kami tidak akan segan-segan untuk melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar," tegas Ardian.
Kasus dugaan korupsi di BKAD Morotai ini menjadi ujian bagi Polda Maluku Utara. Keberhasilan dalam mengungkap dan menuntaskan kasus ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sebaliknya, jika kasus ini gagal ditangani dengan baik, kepercayaan masyarakat akan semakin merosot.
Masyarakat Morotai akan terus mengawasi jalannya penyelidikan dan memberikan dukungan kepada pihak kepolisian yang berintegritas. Mereka berharap agar kasus ini dapat menjadi momentum untuk membersihkan pemerintahan daerah dari praktik-praktik korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.