.png "Admin Redaksi")
OPINI, wartarepublik.com - Dengan khidmat, penulis menundukkan kepala, bukan sebagai tanda kepasrahan, melainkan sebagai wujud penghormatan mendalam kepada gema suara yang terlahir dari kalbu nurani rakyat. Suara itu tidak berasal dari gemerlapnya kehidupan metropolitan, melainkan dari empat desa yang menjadi denyut nadi Kecamatan Morotai Jaya: Towara, Gorugo, Pangeo, dan Loleo. Dalam kesederhanaan yang memancar dan keteguhan yang membaja, mereka melantunkan seruan yang menggema melintasi cakrawala, menyentuh telinga dan meresap ke dalam sanubari kita: "Sejengkal tanah pun takkan kami relakan untuk para pemodal! Tolak Tambang! Merdeka atau Mati!"
Lebih dari sekadar deretan kata, ungkapan ini adalah manifestasi perjuangan yang sarat makna dan nilai. Bukan semata-mata penolakan terhadap rencana eksploitasi sumber daya alam yang serampangan, melainkan sebuah deklarasi yang tegas akan harga diri, identitas kultural, tanggung jawab moral, serta gugatan atas keabsahan dan etika di balik penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah.
Suara mereka bukanlah luapan emosi sesaat atau manifestasi kebencian yang membabi buta, melainkan ekspresi cinta yang mendalam terhadap tanah leluhur yang mereka injak, laut yang mereka layari, dan masa depan yang ingin mereka wariskan kepada anak cucu mereka dengan penuh kebanggaan. Dan sebagaimana kita pahami bersama, cinta sejati senantiasa menumbuhkan keberanian untuk melawan ketidakadilan, keteguhan untuk mempertahankan keyakinan, dan kesediaan untuk berkorban demi sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri.
Aksi deklarasi penolakan tambang pasir besi yang berlangsung pada hari Sabtu yang bersejarah, 18 Oktober 2025, di pesisir Jiko Pangeo yang indah, yang diinisiasi oleh segenap elemen masyarakat dari keempat desa yang berani tersebut, bukanlah sekadar respons spontan yang bersifat reaktif dan emosional. Melampaui itu, deklarasi ini merupakan orkestrasi dari sebuah gerakan nurani yang terencana dengan matang, terstruktur secara sistematis, dan didasarkan pada kesadaran kolektif yang mendalam tentang hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara.
Gerakan ini dengan lantang menolak upaya mengorbankan masa depan yang bernilai tak terhingga demi keuntungan sesaat yang ilusif dan hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Mereka menolak untuk menjadi korban dari model pembangunan yang timpang, tidak berkelanjutan, dan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan ekologis dan sosial. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan sejati tidak hanya mengukur kemajuan dari angka-angka statistik yang kering, melainkan juga dari kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, kelestarian lingkungan alam yang menjadi penopang kehidupan, dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh warga.
Lebih jauh lagi, deklarasi ini menjadi momentum untuk menyoroti berbagai kejanggalan dan potensi pelanggaran hukum yang terkandung dalam proses penerbitan IUP untuk PT.Ausindo.Masyarakat mempertanyakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses perizinan tersebut. Mereka menuntut agar pemerintah melakukan audit yang komprehensif dan independen terhadap seluruh aspek yang terkait dengan IUP tersebut, termasuk:
Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW):
Apakah kegiatan pertambangan yang direncanakan sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditetapkan dalam RRTRW
Proses AMDAL yang Partisipatif dan Transparan:
Apakah proses penyusunan dan penilaian AMDAL telah melibatkan partisipasi aktif dan bermakna dari masyarakat yang terdampak? Apakah hasil AMDAL telah diungkapkan secara transparan kepada publik?
Kajian Dampak Sosial dan Ekonomi:
Apakah telah dilakukan kajian yang mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat kegiatan pertambangan, termasuk potensi kehilangan mata pencaharian, perubahan struktur sosial, dan konflik sosial yang mungkin terjadi?
Ganti Rugi yang Adil dan Layak:
Apakah mekanisme ganti rugi yang ditawarkan kepada masyarakat yang terdampak telah mempertimbangkan seluruh kerugian yang mungkin timbul, baik. Materil maupun immaterial, dan apakah proses negosiasi ganti rugi dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa tekanan?
Penegakan Hukum dan Supremasi Hukum:
Apakah pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan pertambangan, tanpa pandang bulu?
Masyarakat Morotai Jaya, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, ingin menyampaikan pesan yang jelas dan tegas kepada para pemangku kepentingan, bahwa mereka tidak anti terhadap pembangunan dan investasi. Namun, mereka juga tidak ingin menjadi korban dari pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara mengorbankan kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan alam. Mereka menginginkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, yang menghormati hak-hak masyarakat adat, menjunjung tinggi kearifan lokal, serta melindungi lingkungan alam untuk generasi mendatang.