.png "Admin Redaksi")
Ternate, Wartarepublik.com - Solidaritas Pelajar Mahasiswa Morotai Timur (SPMMT-MU) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku Utara, untuk segera melakukan audit terhadap PT Adhi Karya, kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan kampung nelayan di Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur. Rabu, (12/11/25)
SPMMT-MU menyatakan bahwa Proyek yang dianggarkan sebesar Rp 26 miliar ini menjadi sorotan masyarakat karena kurangnya transparansi dalam pencantuman nilai kontrak proyek pada papan proyek. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui informasi tentang penggunaan dana publik.
"Ini adalah hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana pajak mereka digunakan," kata juru bicara SPMMT-MU. "Kami mendesak BPK Provinsi agar melakukan audit dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan adanya penyimpangan.
Proyek pembangunan kampung nelayan ini merupakan bagian dari pagu anggaran total KKP senilai Rp 172 miliar, yang dialokasikan untuk paket pekerjaan di tiga kabupaten/kota, termasuk Pulau Morotai.
SPMMT-MU meminta kepada lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk mengaudit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk BUMN dan BPK, agar segera merespon terkait dengan masalah ini.
"Kami akan terus memantau dan menuntut transparansi dalam penggunaan dana publik," tegas juru bicara SPMMT-MU.