.png "Admin Redaksi")
Dalam pernyataannya, Ketua Umum SPMMT-MU, Muhammad Rijwar Saputra Pina, menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji selama lima bulan tanpa alasan yang jelas merupakan bentuk lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap dinas terkait.
“Gaji atau upah itu sumber pendapatan utama yang digunakan untuk menutupi semua atau sedikit pengeluaran. Tapi tanpa gaji yang sampai hari ini belum diterima, guru-guru honorer menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka,” ujar Rijwar. Selasa, (4/11/2025)
Ia menambahkan, gaji guru honorer yang hanya berkisar Rp800 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan bahkan belum cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga di tengah harga bahan pokok yang terus melambung. “Dengan gaji sebesar itu saja sulit menghidupi keluarga, apalagi kini gaji mereka belum juga dibayar lima bulan,” tambahnya
SPMMT-MU menilai, persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi, tetapi sudah menyangkut tanggung jawab moral dan rasa kemanusiaan pemerintah daerah terhadap tenaga pendidik yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di Morotai.
“Kami melihat tidak ada data konkret yang menjadi alasan penundaan gaji tersebut. Ini membuktikan lemahnya sistem pengawasan dan tanggung jawab Dinas Pendidikan, dan pemerintah daerah harus turun tangan langsung,” tegas Rijwar.
Melalui pernyataan resminya, SPMMT-MU mendesak Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua, agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dikbud, serta memastikan hak-hak guru honorer segera dibayarkan tanpa penundaan lebih lanjut.
“Pemerintah jangan hanya fokus pada pembangunan fisik dan struktur infrastruktur. Ingat, guru-guru honorer juga butuh hidup. Mereka butuh makan, mereka punya keluarga dan anak yang harus sekolah atau kuliah,” tambah Rijwar dengan nada tegas kepada pemerintah terutama Rusli Sibua
SPMMT-MU menilai, persoalan gaji honorer ini mencerminkan masih adanya ketimpangan prioritas pembangunan daerah, di mana kesejahteraan tenaga pendidik belum mendapat perhatian serius.
Aksi desakan ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk tidak lagi menunda penyelesaian hak-hak tenaga pendidik, serta memperbaiki sistem birokrasi agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Mau makan apa coba kalau pemerintah daerah seperti ini?” tutup Rijwar dengan nada kecewa, menandai kekecewaan mendalam para mahasiswa atas nasib guru-guru honorer yang belum mendapatkan gajinya hingga kini.