.png "Admin Redaksi")
Oleh: Eko Vinsent
Opini, Wartarepublik.com - Papua, Nabire Kamis 27 November 2025. Pendidikan formal hari ini semakin kehilangan arah historisnya. Ia tidak lagi menjadi alat pembebasan rakyat, melainkan mesin produksi tenaga kerja tunduk budak intelektual bagi kepentingan negara dan kapitalisme global. Kampus, sekolah, dan lembaga pendidikan dijadikan pabrik pencetak tenaga produktif untuk memperpanjang umur penindasan dan memperdalam krisis kemanusiaan rakyat tertindas, termasuk bangsa Papua.
Di bahwa selubung “pembangunan sumber daya manusia,” kekuasaan kapitalis dan birokrat negara justru memanfaatkan pendidikan sebagai alat hegemoni ideologis: menanamkan kepatuhan, menumpulkan nalar kritis, dan mengubur kesadaran kelas. Inilah bentuk kolonialisme baru kolonialisme pengetahuan.
Maka, literasi kolektif rakyat Papua harus tampil sebagai gerakan tandingan terhadap sistem pendidikan borjuis tersebut. Gerakan ini bukan sekadar membaca buku, tetapi membangun kesadaran revolusioner, menghubungkan teori Marxisme dengan praksis rakyat di lapangan di ladang, di kampung, di ruang diskusi dan lapak baca.
Marxisme memberikan fondasi ilmiah bagi rakyat tertindas untuk memahami akar masalahnya: bahwa kebodohan dan kemiskinan bukanlah nasib, melainkan hasil dari sistem ekonomi-politik yang menindas. Sementara literasi kolektif menjadi jalan praksis pembebasan membongkar struktur kuasa melalui pendidikan demokratis, egaliter, dan membumi.
Kita tidak membutuhkan pendidikan yang memuja gelar, tetapi pendidikan yang menghidupkan solidaritas kelas. Kita tidak butuh guru yang hanya mengulang dogma, tetapi pendidik yang menyulut api kesadaran rakyat.
Revolusi pendidikan kiri berarti mengembalikan pengetahuan ke tangan rakyat. Dari rakyat, untuk rakyat, dan demi pembebasan rakyat. Literasi kolektif di Nabire, di kampung-kampung, dan di kota-kota Papua adalah bentuk nyata bahwa rakyat mampu mencipta ruang belajar yang mandiri, kritis, dan revolusioner.
Hanya melalui kesadaran literasi kolektif dan praksis Marxisme-leninis yang berpihak pada rakyat miskin, pendidikan sejati akan lahir sebagai alat pembebasan.
Marx dan Engels menulis Manifesto Komunis bukan untuk akademisi, tetapi untuk kelas pekerja yang tertindas. Bahasa mereka tegas, emosional, dan revolusioner karena tugasnya bukan menjelaskan, melainkan membangkitkan kesadaran kolektif untuk bertindak.
Seperti yang Lenin tegaskan, teori harus “membakar otak dan hati kaum tertindas.” Maka, gaya manifesto rakyat penting untuk Papua di mana perjuangan literasi kolektif bukan di kampus, tapi di lapangan: di kampung, di lapak baca, di jalanan.
Freire, Gramsci, dan Lenin menulis dalam gaya argumentatif karena mereka ingin menyusun teori pembebasan bukan sekadar seruan, tapi panduan berpikir. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menulis bahwa “pendidikan adalah praktik kebebasan, bukan penjinakan.” Ia menuntut pendidikan dialogis, di mana rakyat menjadi subjek sejarahnya sendiri. Gramsci memperkenalkan konsep intelektual organik: rakyat tertindas harus melahirkan pemikir dari rahim penderitaan mereka sendiri.
Lenin menegaskan dalam What Is to Be Done? bahwa tanpa teori revolusioner, tidak ada gerakan revolusioner artinya, pendidikan dan teori adalah senjata utama perlawanan.
Dalam tradisi Marxis klasik, teori dan praksis tak terpisahkan. Freire sendiri menulis bahwa “refleksi tanpa aksi adalah verbalisme, dan aksi tanpa refleksi adalah aktivisme kosong.”
Pendidikan formal hari ini bukan ruang kebebasan, melainkan pabrik kepatuhan. Seperti dikatakan Paulo Freire, sistem seperti ini menindas manusia melalui “pendidikan gaya bank” murid dijadikan wadah kosong yang diisi oleh kekuasaan.
Rakyat membangun literasi kolektif sebagai bentuk pendidikan tandingan. Inilah praktik intelektual organik yang dikatakan Gramsci: rakyat tertindas yang berpikir dan berjuang dari rahim penderitaannya sendiri.
Lenin pernah menulis bahwa tanpa teori revolusioner, tidak akan ada gerakan revolusioner. Maka, setiap buku yang dibaca, setiap diskusi yang dihidupkan, adalah bagian dari revolusi pembebasan rakyat Papua.