.png "Admin Redaksi")
Ternate, Wartarepublik.com - Pemerintah kota Ternate telah mengumumkan peserta yang lolos P3K sekitar kurang lebih 3000 orang pada Senin 1 Desember 2025. Ketua Bidang Hikmah Politik dan kebijakan Publik Pimpinan Cabang, Ikatan Mahasiswa Muhammadiya (IMM) Maluku Utara menilai kebijakan ini telah melanggar beberapa mikanisme dan peraturan Mentri PAN RB No 347 Tahun 2024.
Namun dari sekian peserta diduga tidak memenuhi syarat, karena sebagian yang diloloskan tidak pernah honorer, juga sebagian baru beberapa bulan mengabdi menjadi guru honorer. Sementara persyaratan lolos sebagai P3K harus sudah honor 2 tahun.
Ada beberapa peserta yang sudah mengikuti tes CPNS tidak lolos namun diakomodir sebagai P3K. Hal ini berbanding balik dengan 390 sekian honorer yang sudah lama honorer namun tidak diakomodir dan diloloskan sebagai P3K.
Beberapa honorer yang tidak mau disebutkan namanya membenarkan hal ini, "iya benar bahwa ada peserta yang lolos namun tidak pernah honor, ada juga yang sudah ikut CPNS namun diloloskan sebagai P3K"
"Sementara kami yang sudah mengabdi honor lebih dari dua tahun tapi tidak diakomodir dengan alasan yang tidak rasional" tambahnya.
Ketua Bidang Hikmah Politik dan kebijakan Publik Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Badri Umamit menanyakan terkait persoalan ini.
Pemerintah kota Ternate dibeberapa instansi dinas kota Ternate harus perhatikan honorer yang sudah lama bekerja dan harus diakomodir demi kelancaran pelayanan di kota Ternate," katanya.
"Pemerintah kota Ternate sudah menyalahi Peraturan Menteri PAN RB No 347 Tahun 2024, ini sebuah hal yang tidak bisa dibenarkan. Kami mendesak kepada pihak pemerintah kota Ternate untuk menganulir keputusan ini, dan juga mengakomodir kembali honorer yang sudah lama bekerja.
"Pemerintah kota Ternate sangat tidak adil, honorer yang sudah lama tidak diakomodir dan di loloskan, kemudian harus meloloskan orang yang tidak pernah honor," Sesalnya.
Hingga sampai saat ini pihak mereka masih menunggu kebijakan pemerintah Kota Ternate untuk mengambil kebijakan yang serius.