.png "Admin Redaksi")
Ternate, Wartarepublik.com — Dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Ternate kembali mencuat ke publik. Sejumlah program dan kegiatan disorot karena dinilai bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Beberapa persoalan yang disoroti mangkraknya proyek Panggung Festival Kesenian Pulau Hiri dengan nilai anggaran lebih dari Rp1,2 miliar, dugaan penyimpangan Dana Kegiatan CSS yang diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar, serta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dana bantuan sosial dan hibah kesejahteraan rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Ternate.
Berdasarkan informasi yang beredar, temuan BPK tersebut kini telah masuk dalam proses penyelidikan oleh Polda Maluku Utara. Kondisi ini dinilai mencerminkan adanya persoalan serius dalam tata kelola keuangan publik di Kota Ternate.
Sejumlah pihak menilai dugaan penyimpangan tersebut bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi kejahatan anggaran yang bersifat sistemik dan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat.
Sehubungan dengan itu, muncul desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI segera mengambil alih penanganan kasus dan mengusut tuntas dugaan korupsi pada proyek Panggung Festival Pulau Hiri, Dana Kegiatan CSS, serta dana bansos dan hibah Kota Ternate.
Selain itu, BPK RI juga didorong untuk melakukan audit investigatif lanjutan dan membuka secara transparan hasil pemeriksaan serta aliran dana kepada publik. Desakan serupa ditujukan kepada Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI agar menindak tegas seluruh pihak, baik pejabat maupun swasta, yang diduga terlibat.
Di tingkat daerah, aparat penegak hukum Polda Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara diminta segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, guna memastikan kejelasan hukum atas dugaan kasus tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan uang negara dan hak masyarakat, sehingga diharapkan penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.