.png "Admin Redaksi")
Binjai – WartaREPUBLIK.com |
Pernyataan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Binjai, Sumatera Utara, Drs. H. Hamidan S.S., M.M., yang menegaskan dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, kini berkembang menjadi sinyal peringatan serius rakyat kepada Istana dan DPR. Di tengah derasnya isu dan manuver politik terkait posisi Polri, suara FKUB Binjai menembus batas seremonial dan masuk ke wilayah kritik politik terbuka.
Hamidan menegaskan Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat, bukan instrumen kekuasaan dan bukan pula objek kompromi politik elite. Pernyataan ini muncul di saat publik mempertanyakan arah kebijakan negara yang dinilai mulai membuka ruang politisasi institusi penegak hukum.
“Polri harus tetap di bawah Presiden. Jangan ada intervensi politik. Polri adalah pelindung masyarakat,” tegas Hamidan.
Pernyataan tersebut dibaca sebagai alarm keras terhadap Istana dan DPR yang hingga kini dinilai tidak transparan dan tidak tegas menjawab kegelisahan publik. Ketika wacana kelembagaan Polri dibiarkan mengambang, rakyat mencium adanya potensi agenda tersembunyi yang berisiko menyeret Polri ke pusaran kepentingan politik praktis.
Secara investigatif, sumber WartaREPUBLIK.com mencatat bahwa setiap upaya melemahkan atau menggeser posisi Polri dari garis komando Presiden berpotensi menciptakan konflik kewenangan, tumpang tindih kekuasaan, serta politisasi hukum. Jika ini terjadi, Polri bukan lagi berdiri sebagai institusi negara, melainkan rawan dikendalikan oleh kepentingan elit tertentu.
FKUB Binjai menilai kondisi ini berbahaya bagi stabilitas nasional dan kerukunan sosial. Ketika aparat penegak hukum kehilangan kejelasan posisi dan independensi, maka yang terancam bukan hanya keamanan, tetapi juga rasa keadilan rakyat. Kerukunan umat beragama yang selama ini dijaga pun dapat runtuh jika negara gagal menjamin keamanan yang netral dan profesional.
Lebih jauh, dukungan FKUB kepada Polri menjadi bentuk perlawanan moral masyarakat sipil terhadap praktik kekuasaan yang dinilai mulai menjauh dari semangat reformasi. Rakyat tidak ingin Polri dijadikan alat tawar-menawar antara Istana dan DPR demi kepentingan politik jangka pendek.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan terbuka: Istana dan DPR wajib menghentikan manuver politik yang menyentuh institusi keamanan negara. Jangan mempertaruhkan masa depan demokrasi hanya demi kepentingan elite. Jika peringatan rakyat ini diabaikan, maka sejarah akan mencatat siapa yang bertanggung jawab atas runtuhnya kepercayaan publik.
FKUB Binjai berharap Polri tetap kuat, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Negara diingatkan untuk kembali pada amanat konstitusi: keamanan adalah hak rakyat, bukan komoditas politik.
Redaksi: WartaREPUBLIK.com
Editor: Zulkarnain Idrus