.png "Admin Redaksi")
WARTAREPUBLIK.COM | Pasaman Barat, Sumbar – Arus pemberitaan yang dinilai sarat kepentingan dan menggiring opini publik dalam isu tambang emas di Pasaman Barat kian memanas. Ketua Satgas Fast Respon Indonesia Center (FRIC), Fahmi Hendri, dengan nada keras memperingatkan semua pihak agar menghentikan pembunuhan karakter terhadap Kapolres Pasaman Barat.
Fahmi menilai, sejumlah narasi yang beredar saat ini tidak lagi berdiri pada fakta, melainkan telah berubah menjadi alat tekanan politik dan upaya mencari kambing hitam dengan dalih lingkungan hidup.
“Ini bukan lagi kritik membangun, tapi sudah mengarah pada provokasi. Kapolres Pasaman Barat seolah dijadikan target tembak tunggal, seakan-akan seluruh persoalan tambang ilegal hanya bertumpu di pundaknya,” tegas Fahmi, Kamis (1/1/2026).
Ia mengungkapkan, polemik tersebut bermula sejak Sumatera Barat ditetapkan sebagai salah satu dari tiga provinsi nasional dalam Planning Project Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Kementerian ESDM RI. Situasi itu memicu euforia dan persaingan berbagai pihak untuk mengajukan data ke Dinas ESDM Provinsi Sumbar demi mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Di tengah proses itu, muncul oknum-oknum yang diduga menunggangi nama institusi negara demi keuntungan pribadi. Ironisnya, ketika praktik itu terbongkar, justru Polri dan APH yang diseret-seret dalam pusaran opini negatif,” ungkapnya.
Fahmi secara khusus menyoroti pemberitaan yang menyebut Kapolres Pasaman Barat gagal dan didesak mundur. Menurutnya, judul semacam itu bukan hanya tendensius, tetapi juga menyesatkan logika publik.
“Kapolres mana yang dimaksud? Penegakan hukum bukan kerja satu orang. Ada DLH, ada Kodim, ada Kejaksaan, ada Kehakiman, ada Satpol PP. Jangan pura-pura lupa bahwa penanganan tambang ilegal adalah kerja kolektif lintas institusi,” sindir Fahmi.
Ia menegaskan, rekam jejak digital justru menunjukkan Kapolres Pasaman Barat telah melakukan berbagai langkah penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal.
“Fakta itu ada, jejaknya jelas. Jadi narasi seolah Kapolres diam dan gagal adalah framing yang patut dipertanyakan motifnya,” ujar Ketua Satgas FRIC.
Lebih jauh, Fahmi mengingatkan para aktivis, cendekiawan, dan jurnalis agar tidak terjebak pada pola pikir destruktif yang justru merugikan masyarakat Pasaman Barat.
“Kalau terus saling tuding dan mencari kesalahan, siapa yang diuntungkan? Yang jelas bukan rakyat kecil. Jangan sampai mereka kembali jadi korban, bahkan terdakwa, akibat opini liar yang dibangun tanpa tanggung jawab,” katanya tajam.
Fahmi menegaskan, solusi nyata adalah mendorong proses legalisasi tambang rakyat melalui IPR agar aktivitas pertambangan berjalan dalam koridor hukum, terkontrol, dan memiliki sanksi tegas.
“Tanpa membela siapa pun, saya tegaskan: tidak ada kesalahan Kapolres Pasaman Barat. Tidak perlu kambing hitam dari APH, LSM, ataupun wartawan. Yang dibutuhkan adalah keberanian duduk bersama,” ujarnya.
Mengakhiri pernyataannya, Fahmi mengajak seluruh elemen kembali pada falsafah daerah “Tuah Basamo”, simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat Pasaman Barat.
“Berbeda boleh, kritik silakan, tapi jangan membakar rumah sendiri. Pasaman Barat dibangun dengan gotong royong, bukan dengan provokasi. Maka saya ulangi: STOP OPINI NEGATIF TERHADAP KAPOLRES PASAMAN BARAT,” tutupnya.
Redaksi: WARTAREPUBLIK.COM
Editor: Zulkarnain Idrus