.png "Admin Redaksi")
Oleh: Nursafitri Hi Ahmad Kader HMI
Opini, Wartarepublik.com - Pendahuluan: Krisis Kebenaran dan Retaknya Fondasi Peradaban: Peradaban manusia tidak runtuh semata-mata karena perang atau bencana alam, melainkan karena hilangnya komitmen kolektif terhadap kebenaran. Di era kontemporer yang sering disebut sebagai era post-truth, kebenaran objektif tidak lagi menjadi landasan utama dalam membentuk opini publik. Fakta-fakta empiris kerap dikalahkan oleh emosi, sentimen identitas, dan narasi manipulatif yang disebarluaskan melalui media digital. Dalam situasi ini, kebohongan tidak hanya diterima, tetapi sering kali dirayakan selama ia sejalan dengan kepentingan politik, ideologi, atau kelompok tertentu.
Era post-truth menandai pergeseran radikal dalam cara manusia memaknai realitas. Informasi tidak lagi diuji melalui nalar kritis, melainkan diviralkan berdasarkan daya gugah emosional. Media sosial menjadi arena utama produksi “kebenaran semu”, tempat hoaks, disinformasi, dan propaganda berkelindan tanpa batas yang jelas. Akibatnya, masyarakat terjebak dalam polarisasi ekstrem, intoleransi, dan krisis kepercayaan yang mendalam—baik terhadap institusi negara, media, maupun sesama warga.
Dalam kondisi peradaban yang rapuh ini, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang mampu menjadi penyangga nilai, penjaga nalar, dan pelindung kemanusiaan? Di tengah dominasi politik maskulin yang agresif, retorika kekuasaan yang manipulatif, dan budaya kekerasan simbolik, perempuan hadir sebagai kekuatan alternatif. Perempuan bukan hanya korban dari era post-truth, tetapi juga aktor kunci yang berpotensi menjadi tameng peradaban—pelindung terakhir dari kehancuran moral dan intelektual manusia.
Era Post-Truth: Ketika Kebohongan Menjadi Normalitas:
Konsep post-truth merujuk pada kondisi sosial-politik di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal. Dalam situasi ini, kebenaran tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang harus diverifikasi, melainkan sebagai sesuatu yang bisa dikonstruksi, dipelintir, dan disesuaikan dengan kepentingan tertentu. Kebenaran menjadi relatif, cair, dan mudah dimanipulasi.
Fenomena ini diperparah oleh perkembangan teknologi digital yang memungkinkan setiap individu menjadi produsen informasi tanpa mekanisme penyaringan yang memadai. Algoritma media sosial cenderung memperkuat bias, menciptakan echo chamber yang mengisolasi pengguna dari pandangan berbeda. Akibatnya, dialog rasional tergantikan oleh konflik emosional, dan perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan identitas.
Dalam era post-truth, kebohongan tidak lagi dianggap sebagai penyimpangan moral, melainkan strategi politik. Manipulasi data, ujaran kebencian, dan distorsi sejarah digunakan untuk mengendalikan massa. Di titik inilah peradaban berada dalam bahaya serius, karena tanpa kebenaran, keadilan kehilangan pijakan, dan tanpa keadilan, kemanusiaan kehilangan makna.
Perempuan dalam Sejarah Peradaban: Antara Marginalisasi dan Ketahanan:
Sepanjang sejarah, perempuan sering ditempatkan di pinggiran peradaban. Mereka dibatasi pada ruang domestik, direduksi pada fungsi biologis, dan dikecualikan dari ruang pengambilan keputusan. Patriarki membangun narasi besar yang menempatkan laki-laki sebagai subjek rasional dan perempuan sebagai makhluk emosional, lemah, dan tidak layak memimpin.
Namun sejarah juga mencatat bahwa peradaban bertahan justru karena peran perempuan. Dalam situasi perang, krisis ekonomi, dan keruntuhan sosial, perempuan sering menjadi penopang kehidupan: merawat generasi, menjaga nilai, dan membangun solidaritas. Ketahanan perempuan tidak lahir dari dominasi, melainkan dari kemampuan beradaptasi, merawat, dan memahami kompleksitas relasi manusia.
Di era post-truth, pengalaman historis ini menjadi modal penting. Perempuan terbiasa hidup dalam ketidakadilan struktural, sehingga memiliki kepekaan tinggi terhadap manipulasi kekuasaan. Mereka mengenali kebohongan bukan hanya sebagai kesalahan faktual, tetapi sebagai alat penindasan. Kesadaran ini menjadikan perempuan aktor strategis dalam melawan distorsi kebenaran yang mengancam peradaban.
Perempuan dan Etika Kebenaran: Melawan Manipulasi Narasi:
Salah satu ciri utama era post-truth adalah hilangnya etika dalam produksi pengetahuan. Informasi diproduksi bukan untuk mencerdaskan, melainkan untuk menguasai. Dalam konteks ini, perempuan menawarkan pendekatan epistemologis yang berbeda—pendekatan yang menekankan pengalaman, relasi, dan tanggung jawab moral.
Perempuan cenderung membangun pemahaman dunia melalui keterlibatan langsung dengan realitas sosial. Mereka merasakan dampak nyata dari kebijakan yang salah, konflik identitas, dan kebohongan publik. Kedekatan ini melahirkan kesadaran kritis yang tidak mudah terjebak dalam narasi besar yang abstrak dan manipulatif.
Sebagai jurnalis, akademisi, aktivis, dan pendidik, perempuan memainkan peran penting dalam menjaga integritas informasi. Mereka mengedepankan verifikasi, konteks, dan empati dalam menyampaikan kebenaran. Di tengah budaya sensasionalisme, perempuan sering memilih kehati-hatian daripada kecepatan, substansi daripada sensasi. Sikap ini menjadi benteng moral yang melindungi masyarakat dari banjir disinformasi.
Perempuan, Empati, dan Kemanusiaan di Tengah Polarisasi:
Era post-truth tidak hanya menciptakan krisis kebenaran, tetapi juga krisis empati. Polarisasi politik dan identitas membuat masyarakat kehilangan kemampuan untuk mendengar dan memahami pihak lain. Perbedaan pendapat diperlakukan sebagai ancaman, bukan sebagai peluang dialog.
Di sinilah peran perempuan menjadi sangat signifikan. Perempuan membawa nilai empati sebagai kekuatan politik dan sosial. Empati bukan kelemahan, melainkan fondasi bagi dialog yang sehat dan inklusif. Dengan empati, perempuan mampu menjembatani perbedaan, meredakan konflik, dan membangun ruang diskusi yang lebih manusiawi.
Dalam komunitas, perempuan sering menjadi mediator konflik, penjaga harmoni sosial, dan penghubung antar kelompok. Mereka memahami bahwa peradaban tidak dibangun melalui kemenangan satu pihak atas pihak lain, melainkan melalui kerja sama dan pengakuan atas martabat semua manusia. Nilai-nilai ini sangat dibutuhkan di era post-truth yang cenderung memecah belah.
Kepemimpinan Perempuan Sebagai Alternatif Peradaban:
Krisis peradaban di era post-truth juga merupakan krisis kepemimpinan. Model kepemimpinan yang dominan saat ini sering bersifat agresif, manipulatif, dan berorientasi pada kekuasaan jangka pendek. Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan menawarkan alternatif yang lebih berkelanjutan.
Kepemimpinan perempuan cenderung menekankan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Mereka tidak hanya berbicara tentang kebenaran, tetapi juga mempraktikkannya dalam kebijakan dan tindakan. Kepemimpinan semacam ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik yang terkikis oleh kebohongan dan manipulasi.
Namun, penting untuk menegaskan bahwa menjadikan perempuan sebagai tameng peradaban bukan berarti mengidealkan atau mengesensialisasi perempuan. Ini bukan tentang superioritas gender, melainkan tentang pengakuan atas nilai-nilai yang selama ini dipinggirkan oleh sistem patriarki. Peradaban hanya bisa diselamatkan jika nilai-nilai tersebut diintegrasikan ke dalam struktur sosial dan politik secara adil.
Menjaga Peradaban Melalui Pengakuan dan Keadilan Gender:
Peradaban di era post-truth berada di persimpangan jalan. Ia bisa runtuh di bawah beban kebohongan yang dilembagakan, atau bangkit melalui komitmen baru terhadap kebenaran dan kemanusiaan. Dalam proses ini, perempuan memiliki peran krusial sebagai tameng peradaban—penjaga nalar, etika, dan empati.
Namun peran ini hanya bisa dijalankan secara optimal jika perempuan diberi ruang yang setara dalam kehidupan publik. Pengakuan terhadap kontribusi perempuan harus diiringi dengan pembongkaran struktur diskriminatif yang membatasi partisipasi mereka. Tanpa keadilan gender, peradaban akan terus timpang dan rentan terhadap manipulasi kebenaran.
Pada akhirnya, menyelamatkan peradaban dari era post-truth bukan hanya tugas perempuan, tetapi tugas kolektif umat manusia. Namun, dengan pengalaman historis, kepekaan moral, dan keberanian etis yang mereka miliki, perempuan berdiri di garis depan perjuangan ini. Mereka bukan sekadar saksi zaman, melainkan pelindung terakhir dari nilai-nilai yang membuat manusia tetap manusia.