.png "Admin Redaksi")
WARTAREPUBLIK.com | Medan – Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, MAP menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara) di Aula Raja Inal Siregar, Jumat (26/6). Pertemuan bertema “Akselerasi Ketahanan Pangan untuk Mendukung Program Strategis Nasional” itu kembali menegaskan satu fakta pahit: inflasi tidak pernah benar-benar terkendali jika hanya dihadapi dengan forum elite dan laporan meja.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengungkapkan inflasi Sumut secara tahunan (y-on-y) berada di angka 3,81 persen, sementara secara bulanan (m-to-m) mengalami deflasi 0,75 persen, menjadikan Sumut sebagai provinsi dengan deflasi terdalam kedua nasional. Namun angka statistik tersebut dinilai tidak otomatis mencerminkan realitas di lapangan, terutama bagi masyarakat kecil.
Tekanan inflasi masih nyata dari sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 1,23 persen. Komoditas strategis seperti beras, ikan, ayam ras, tarif listrik, hingga emas perhiasan terus menekan daya beli masyarakat. Penyebabnya klasik namun tak pernah tuntas: biaya logistik mahal, distribusi dikuasai segelintir pihak, dan pengawasan yang longgar.
Menjelang Ramadhan, Gubernur meminta kepala daerah aktif mengendalikan harga dan pasokan pangan. Namun WARTAREPUBLIK.com menilai, peringatan ini semestinya diarahkan langsung ke OPD teknis dan BUMD yang selama ini kerap berlindung di balik istilah “koordinasi” tanpa kehadiran nyata di pasar dan sentra produksi.
Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, hingga BUMD pangan tidak lagi cukup hanya menyusun laporan inflasi bulanan. Publik menuntut aksi lapangan: pengawasan gudang, pembongkaran mata rantai distribusi bermasalah, intervensi pasar yang tepat sasaran, serta keberanian melawan permainan harga.
HLM TPID memang menyepakati sejumlah langkah seperti Gerakan Pangan Murah, penambahan pasokan daging melalui Bulog, kerja sama dengan produsen ayam dan telur, serta penundaan penyesuaian tarif administrasi. Namun tanpa indikator kinerja yang tegas dan sanksi bagi OPD maupun BUMD yang gagal, kebijakan ini berpotensi kembali menjadi ritual tahunan tanpa hasil.
Kehadiran Wali Kota Binjai dalam forum ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi jajaran Pemko Binjai: inflasi bukan isu teknokratis semata, melainkan soal keberpihakan kepada rakyat. Ketika harga beras, ayam, dan kebutuhan pokok melonjak, yang dipertaruhkan bukan grafik inflasi, tetapi isi dapur masyarakat.
WARTAREPUBLIK.com menegaskan, TPID harus berubah dari forum diskusi menjadi alat tekan kebijakan. Jika OPD teknis dan BUMD tetap gagal mengendalikan harga dan pasokan, maka evaluasi menyeluruh hingga pergantian pejabat pengendali inflasi daerah layak dipertimbangkan. Negara tidak boleh kalah oleh permainan distribusi dan pembiaran birokrasi.
Redaksi: WARTAREPUBLIK.com
Editor: Zulkarnain Idrus