.png "Admin Redaksi")
SULA, Wartarepublik.com - Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Sula, Nusri Umalekhoa, mengeluarkan peringatan keras sekaligus kecaman terbuka atas dugaan pencatutan nama partainya dalam polemik penarikan bantuan alat tangkap nelayan di Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah.
Nusri menegaskan, Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan polemik tersebut, dan sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang menyeret serta mempolitisasi nama partai dalam persoalan bantuan pemerintah yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.
“Kami mengecam keras pencatutan nama Partai Demokrat dalam kasus ini. Jangan membawa-bawa nama partai kami dalam persoalan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan struktur maupun kebijakan partai,” tegas Nusri dalam pernyataan resminya, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, bantuan pemerintah, khususnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, merupakan hak masyarakat yang bersumber dari anggaran negara, sehingga tidak boleh dipolitisasi, apalagi dijadikan alat untuk menyerang atau menyudutkan partai tertentu.
Ia menilai, sangat tidak etis apabila bantuan yang telah diberikan kepada rakyat justru dipersepsikan atau dikaitkan dengan afiliasi politik tertentu.
“Bantuan kepada masyarakat adalah bentuk kehadiran negara, bukan milik partai politik mana pun. Karena itu, kami menyesalkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba mempolitisasi bantuan tersebut dengan membawa nama Partai Demokrat,” ujarnya.
Lebih jauh, Nusri menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika pencatutan nama Partai Demokrat terus terjadi. Ia memastikan partainya siap mengambil langkah hukum guna menjaga marwah dan kehormatan organisasi.
“Kami memberikan warning tegas. Jika masih ada pihak yang membawa-bawa nama Partai Demokrat dalam kasus ini tanpa dasar yang jelas, maka kami akan melaporkannya ke pihak berwajib. Kami akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.
Ia menekankan, langkah hukum tersebut penting untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan agar tidak ada pihak yang sembarangan menggunakan nama partai untuk kepentingan tertentu.
Nusri, juga menyampaikan keprihatinan atas situasi yang terjadi, di mana bantuan untuk masyarakat nelayan justru menjadi polemik yang sarat dengan nuansa politik.
Padahal, menurut dia, bantuan pemerintah seharusnya dimaknai sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan dijadikan alat kepentingan politik praktis.
“Kami sangat menyesalkan jika bantuan yang sudah diberikan kepada rakyat justru dipolitisasi. Rakyat membutuhkan bantuan untuk meningkatkan taraf hidup, bukan untuk dijadikan objek konflik politik,” katanya.
Ia menegaskan, Partai Demokrat tetap berkomitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat, namun menolak keras segala bentuk manipulasi politik yang menyeret nama partai tanpa dasar yang sah.
Menutup pernyataannya, Nusri kembali mengingatkan semua pihak agar tidak menjadikan Partai Demokrat sebagai objek narasi politik dalam polemik tersebut.
“Sekali lagi kami tegaskan, jangan seret nama Partai Demokrat dalam persoalan ini. Kami akan menjaga kehormatan partai dan tidak segan mengambil langkah hukum terhadap pihak mana pun yang mencatut nama partai tanpa dasar,” pungkasnya.