.png "Admin Global")
SAMPANG – Wartarepublik.com | Penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali menjadi sorotan. Di saat banyak daerah masih dibayangi isu pemotongan dan penyimpangan, Desa Asemraja, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang justru menunjukkan praktik berbeda: bersih, terbuka, dan tepat sasaran.
Sebanyak 413 warga menerima bantuan pangan dari Perum Bulog tanpa potongan. Fakta ini sekaligus menjadi pembanding keras bagi daerah lain yang hingga kini belum mampu keluar dari bayang-bayang praktik lama.
Penyaluran yang berlangsung Sabtu (28/3/2026) di Balai Desa Asemraja itu menyalurkan masing-masing 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng kepada 413 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tidak ada laporan pemangkasan, tidak ada pungutan liar, dan tidak ada keluhan dari warga.
Pj Kepala Desa Asemraja, Amir Mahdi, mengambil langkah tegas dengan mengunci seluruh celah yang berpotensi disalahgunakan.
“Penyaluran ini kami lakukan sesuai data dan aturan. Tidak boleh ada penyimpangan sekecil apa pun,” ujarnya.
Namun pernyataan tersebut tidak bisa dibaca sebagai klaim sepihak. Fakta di lapangan menunjukkan distribusi dilakukan dengan pengawasan berlapis: Babinsa, perangkat desa, kepala dusun hingga relawan dilibatkan langsung. Administrasi diverifikasi di tempat, memastikan bantuan jatuh ke tangan yang berhak.
Langkah ini menjadi penting, mengingat dalam banyak kasus, bansos kerap berubah fungsi—dari instrumen perlindungan sosial menjadi ruang abu-abu yang rawan disusupi kepentingan.
Desa Asemraja, setidaknya untuk saat ini, berhasil memutus pola tersebut.
Warga menerima bantuan tanpa tekanan, tanpa biaya tambahan, dan tanpa prosedur berbelit. Sebuah kondisi yang seharusnya menjadi standar nasional, namun faktanya belum merata.
Program dari Bulog sendiri merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas pangan serta meredam dampak inflasi. Namun implementasi di lapangan sering kali menjadi titik lemah.
Karena itu, keberhasilan Asemraja tidak hanya soal penyaluran bansos, tetapi juga tentang bagaimana tata kelola yang transparan mampu menutup ruang penyimpangan.
Pertanyaannya kini mengarah ke daerah lain: jika Asemraja bisa menyalurkan tanpa kebocoran, mengapa masih ada wilayah yang gagal?
Redaksi: wartarepublik com
Editor: Zulkarnain Idrus