IMM: Mendesak Kepala Dikbud Malut Selesaikan Pembayaran Gaji PPPK yang Belum Dibayar -->

Header Menu

IMM: Mendesak Kepala Dikbud Malut Selesaikan Pembayaran Gaji PPPK yang Belum Dibayar

Admin Redaksi
Friday, 6 March 2026

Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku Utara, Zulkarnain Fatmona.


Maluku Utara, Wartarepublik.com – Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku Utara, Zulkarnain Fatmona, mengeluarkan pernyataan tegas terkait keterlambatan pembayaran gaji bagi para tenaga pendidik berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara.

Menurut Zulkarnain, masalah keterlambatan pembayaran gaji merupakan persoalan serius yang telah berdampak langsung terhadap kesejahteraan para tenaga pendidik yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara penuh. “Pendidikan adalah tolak ukur kemajuan suatu negeri. Jika guru saja tidak sejahtera, bagaimana kita bisa membicarakan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas?” tegasnya. Pada Rabu, (4/3/2026).

Data yang diterima IMM Maluku Utara menunjukkan bahwa ratusan guru PPPK belum menerima gaji untuk dua bulan terakhir, meskipun mereka tetap aktif mengajar di sekolah dan melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana mestinya 

Gaji merupakan hak dasar setiap pekerja, terlebih lagi mereka yang berkecimpung di bidang pendidikan yang memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia bangsa. Zulkarnain menambahkan bahwa keterlambatan ini bukan saja menimbulkan kesulitan ekonomi bagi guru, tetapi juga berpotensi menggangu keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah di seluruh provinsi.

“Kami mendesak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, untuk segera menyelesaikan pembayaran gaji yang tertunggak. Para guru PPPK telah menjalankan tugas dan kewajiban mereka sudah sepantasnya hak mereka dipenuhi oleh pemerintah,” ujarnya.

IMM Maluku Utara juga mengingatkan bahwa pendidikan yang kuat membutuhkan pendidik yang sejahtera. Tidak hanya sekedar janji, tetapi implementasi nyata dari kewajiban pemerintah terhadap tenaga pendidik harus segera terlihat. “Keterlambatan ini harus segera diakhiri demi terciptanya sistem pendidikan yang adil dan bermartabat di Maluku Utara,” tegas Zulkarnain.

kami mengajak semua pihak yang berkepentingan, khususnya pemerintah daerah, untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian krusial dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah.