.png "Admin Global")
Aksi yang diwarnai pidato dan pengibaran spanduk tuntutan ini menyoroti potensi konflik sosial yang semakin meningkat.
Front Marhaenisme berpendapat, jika masalah lahan di Desa Soligi dan Kawasi terus dibiarkan tanpa kejelasan, hal ini dapat merusak keharmonisan masyarakat setempat.
Ketua Bidang DPP GMNI, Sumitro H. Komdan, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak mana pun yang berusaha memecah belah warga demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Sejalan dengan itu, Ketua GMNI Halsel, Hasbin Umsohi, dalam pidatonya mendesak pihak kepolisian untuk segera memanggil orang-orang yang mengatasnamakan rakyat namun justru menciptakan kerusuhan.
Kami meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera mengambil tindakan konkret. Panggil pihak-pihak terkait, yaitu Arifin Saroa dan Alimusu La Damili, untuk melakukan klarifikasi terbuka terkait status kepemilikan lahan agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan.
"Hasbin berpendapat bahwa sikap pemerintah daerah sejauh ini masih pasif dan belum menunjukkan usaha nyata untuk menyelesaikan masalah ini secara terbuka," paparany
Ia menekankan bahwa transparansi adalah kunci agar isu lahan tidak dijadikan alat provokasi yang salah dalam opinu publik.
Selain desakan kepada pihak berwenang, Hasbin juga mengimbau warga Obi agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh narasi tanpa dasar yang jelas.
Ia juga mengingatkan pentingnya stabilitas sosial dan persatuan menjadi poin utama yang disuarakan untuk menjaga iklim investasi dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
"Melalui gerakan ini, Hasbin dalam pidatonya mewakili Front Marhaenisme Halmahera Selatan berharap ada tindakan pencegahan dari kepolisian dan pemerintah untuk mencegah masalah ini berkembang menjadi konflik terbuka," harapanya
Kemudian Ia menekankan dari pihak Penegakan hukum yang tegas dan klarifikasi jujur dari para aktor yang terlibat dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar dari kebuntuan situasi saat ini. **(tim/red)