.png "Admin Redaksi")
WARTAREPUBLIK.COM - Kita terlalu sering mendengar istilah besar tentang masa depan Halmahera Selatan. Agromaritim disebut sebagai arah pembangunan. Potensi laut dibanggakan. Hasil kebun dibicarakan. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan. Semua terdengar meyakinkan di ruang rapat dan di atas podium. Namun di lapangan, masyarakat masih berjalan di atas tanah, bukan di atas visi.
Mari kita bicara jujur:
Dari Pigaraja sampai ke Bibinoi, jalan yang dilalui masyarakat masih berupa jalan tanah. Ketika cuaca panas, debu beterbangan. Ketika hujan turun, jalan berubah menjadi lumpur. Kendaraan harus berjalan perlahan, bahkan tidak jarang terjebak. Hasil kebun yang seharusnya cepat sampai ke pasar menjadi tertahan. Ongkos angkut meningkat. Risiko kecelakaan bertambah.
Baru setelah melewati Bibinoi menuju Labuha, masyarakat bisa merasakan jalan beraspal yang layak. Artinya apa. Artinya ada wilayah yang masih berjalan dalam ketertinggalan infrastruktur dasar, sementara di atas sana narasi pembangunan terdengar begitu modern dan visioner.
Ini bukan sekadar soal kenyamanan. Ini soal prioritas:
Bagaimana mungkin kita berbicara tentang agromaritim sebagai masa depan ekonomi, sementara jalur distribusi hasil pertanian dari Pigaraja ke pusat aktivitas masih berupa tanah. Bagaimana petani bisa bersaing jika biaya logistik tinggi akibat akses jalan yang belum mantap. Bagaimana masyarakat bisa merasa diperhatikan jika kebutuhan paling mendasar seperti jalan penghubung belum tuntas.
Di laut, ceritanya tidak kalah getir. Beberapa tahun terakhir, perairan Halmahera Selatan mencatat insiden kapal tenggelam dengan korban jiwa. Tragedi besar pada 2022 seharusnya menjadi titik balik pembenahan total keselamatan pelayaran rakyat. Namun setelah itu, insiden lain tetap terjadi hingga awal 2026. Longboat tenggelam, korban meninggal, penumpang hilang. Setiap peristiwa selalu disebut musibah. Tetapi jika berulang, publik berhak mempertanyakan sistemnya.
Laut bagi masyarakat Halsel bukan wisata. Ia jalan utama. Anak sekolah menyeberang. Pedagang kecil mengangkut barang. Warga desa bepergian untuk mengurus administrasi. Ibu hamil dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Jika setiap perjalanan masih dibayangi rasa cemas, maka ada kegagalan yang belum diakui secara terbuka.
Belum lama ini, kita juga menyaksikan bagaimana seorang ibu hamil dari Wayatim harus tertahan banjir karena belum adanya jembatan permanen saat hendak dirujuk. Bayangkan situasinya. Laut berisiko. Jalan sebagian masih tanah. Sungai meluap tanpa jembatan. Di tengah semua itu ada nyawa yang dipertaruhkan. Dalam kondisi seperti ini, istilah agromaritim terasa sangat jauh dari realitas.
Sebagai Ketua Umum HIPMAPI Pigaraja, saya ingin menyampaikan dengan tegas bahwa generasi muda tidak butuh kata kata yang terlalu tinggi. Kami butuh keberanian memperbaiki yang paling dasar. Keselamatan pelayaran rakyat harus diperketat tanpa kompromi. Jalan Pigaraja sampai Bibinoi harus diaspal dan dimantapkan, bukan dibiarkan menjadi cerita lama setiap musim hujan. Jembatan di titik rawan banjir harus dibangun, bukan sekadar direncanakan.
Agromaritim tidak akan pernah berdiri kokoh jika infrastruktur dasarnya rapuh. Retorika boleh tinggi, tetapi masyarakat melihat fakta. Mereka merasakan lumpur di jalan tanah. Mereka merasakan getaran mesin longboat di tengah gelombang tinggi. Mereka merasakan cemas ketika akses kesehatan terhambat.
Kesimpulannya jelas. Halmahera Selatan tidak kekurangan potensi. Yang kurang adalah keseriusan menyelesaikan fondasi. Jika infrastruktur dasar tidak menjadi prioritas utama, maka visi sebesar apa pun hanya akan menjadi hiasan pidato. Pembangunan yang sejati bukan tentang seberapa indah konsepnya, tetapi seberapa aman dan layak kehidupan rakyatnya. Dan selama jalan masih tanah dan laut masih menelan korban, maka retorika akan terus terdengar tinggi sementara infrastruktur tetap rendah.