.png "Admin Global")
Sofifi, Wartarepublik.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Halmahera Timur–Halmahera Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kepolisian Daerah Maluku Utara dan DPRD, Senin (27/4/2026).
Aksi unjuk rasa dipicu atas lambatnya proses pengungkapan pelaku intelektual dalam kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di kawasan hutan perbatasan dua wilayah tersebut beberapa waktu lalu.
Muhamad Rafli, sebagai koordinator lapangan menyampaikan dalam aksinya dengan tujuan mendesak aparat penegak hukum untuk segera menyelediki tuntas kasus yang dinilai telah berlangsung lama dan berulang.
Sejak 1985 hingga 2026 masyarakat terus dihantui teror mutilasi dan dugaan pembunuhan di hutan," tegas Rafli
Karena itu kami mendesak penegak hukum segera membongkar siapa aktor intelektual di balik peristiwa ini.
Ia menilai, rangkaian teror yang terus terjadi telah menimbulkan trauma psikologis di tengah masyarakat, sehingga mengganggu aktivitas berkebun yang menjadi sumber penghidupan warga.
Tambahnya, kasus dugaan pembunuhan oleh orang tak dikenal membuat masyarakat takut beraktivitas di kebun, padahal itu adalah hak mereka.
Orator lainnya, Nandi Isnain, turut menyoroti belum tuntasnya penanganan kasus yang terus berulang. Ia menduga adanya keterkaitan antara kekerasan tersebut dengan kepentingan korporasi," ucapnya
Rentetan intimidasi hingga berujung kematian ini bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan upaya sistematis yang bisa mendorong masyarakat menjual tanah mereka,” katanya.
Nandi juga mengkritik peran negara yang dinilai belum maksimal dalam melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan.
Negara gagal dalam menjalani amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mewajibkan perlindungan hak dasar setiap warga.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, di antaranya mendesak evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah kejadian, mendorong reforma agraria yang berkeadilan, serta menghentikan eksploitasi hutan di Halmahera," tuturnya
Kami meminta pembangunan jalan tani, transparansi hasil visum korban, penyediaan akses air bersih dan listrik di Kecamatan Pulau Gebe, serta penyelesaian konflik agraria di wilayah tersebut.