.png "Admin Global")
HALSEL, Wartarepublik.com – Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan, Asia Hasyim, terkait keterbatasan anggaran rujukan pasien tahun 2026 menuai sorotan dari kalangan pemuda. Salah satunya Asrul Madra, S.Pd., pemuda Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan.
Asrul menilai, penyampaian informasi mengenai anggaran rujukan yang hanya sekitar Rp100 juta untuk seluruh puskesmas di Halmahera Selatan tidak seharusnya diumumkan tanpa diiringi solusi yang jelas. Menurutnya, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
“Sebagai pejabat publik, seharusnya Kepala Dinas Kesehatan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. Jangan sampai masyarakat menjadi takut atau ragu ketika ingin dirujuk ke rumah sakit,” ujar Asrul.
Ia menegaskan, kondisi geografis Halmahera Selatan yang terdiri dari wilayah kepulauan membuat layanan rujukan menjadi sangat vital. Ketika pelayanan di pustu atau puskesmas kecamatan tidak lagi mampu menangani pasien, maka rujukan ke rumah sakit di ibu kota kabupaten adalah satu-satunya harapan.
Menurut Asrul, jika masyarakat telah mengetahui informasi bahwa anggaran rujukan sangat terbatas, dikhawatirkan mereka akan berpikir dua kali untuk meminta rujukan, bahkan dalam kondisi mendesak. Hal ini tentu bisa berdampak pada keselamatan pasien.
“Aspek psikologis masyarakat juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai karena membaca atau mendengar pernyataan tersebut, warga menjadi ragu-ragu untuk berobat atau dirujuk, padahal kondisi kesehatannya sudah tidak bisa ditangani di tingkat kecamatan,” tegasnya.
Asrul juga menekankan bahwa persoalan keterbatasan anggaran seharusnya menjadi bahan evaluasi internal dan koordinasi lintas sektor, bukan sekadar disampaikan ke publik tanpa kepastian solusi. Ia mendorong Dinas Kesehatan untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah guna mencari tambahan anggaran atau alternatif pembiayaan.
“Seharusnya Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Pemda untuk mencari solusi konkret, baik melalui perubahan APBD maupun dukungan dari pemerintah provinsi. Masyarakat membutuhkan kepastian layanan, bukan kekhawatiran baru,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memastikan bahwa tidak ada pasien yang terhambat proses rujukannya hanya karena persoalan anggaran. Baginya, kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang wajib dijamin oleh pemerintah.
Di akhir pernyataannya, Asrul mengingatkan agar komunikasi publik dari pejabat daerah tetap mengedepankan rasa aman dan optimisme. “Kita semua ingin pelayanan kesehatan di Halmahera Selatan semakin baik. Karena itu, setiap pernyataan harus membangun kepercayaan masyarakat, bukan sebaliknya,” pungkasnya.(*)