.png "Admin Global")
Ternate, Wartarepublik.com - Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Maluku Utara kembali melakukan penembakan keras. Kali ini, mereka menghubungkan dugaan monopoli proyek besar senilai hampir Rp99 miliar di lingkungan Pemprov Maluku Utara dengan peningkatan kekayaan Gubernur Sherly Tjoanda yang mencapai hampir Rp972 miliar.
Ketua GPM Malut, Sartono Halek, menegaskan adanya pola yang sangat mencurigakan. Di satu sisi, proyek-proyek strategis diduga dikuasai oleh keluarga dan teman dekat, sementara di sisi lain, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan kekayaan gubernur meningkat tajam.
Apakah dugaan monopoli proyek itu berkaitan dengan kekayaan Ibu Gubernur dalam LHKPN? Ini adalah pertanyaan besar yang harus dijawab! Kita melihat proyek-proyek besar diduga dikendalikan, sementara kekayaan yang tercatat justru meningkat,” tegas Sartono, Rabu (15/04/2026).
Sartono mencatat data LHKPN per Februari 2025 yang mencatat total kekayaan Sherly Tjoanda mencapai hampir Rp972 miliar, menjadikannya salah satu kepala daerah terkaya di Indonesia.
Di balik data resmi itu, ada pertanyaan besar: Apakah ada bagian dari uang rakyat yang justru memperbesar aset pribadi? ” tanyanya menantang.
GPM merinci sejumlah proyek besar yang menjadi perhatian, dengan total nilai mencapai hampir Rp99 MILIAR, antara lain:
1. Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur Sofifi: Rp 8,9 Miliar
2. Irigasi Aha & Goal: Rp 19 Miliar lebih
3. Bendungan & Irigasi Wayamil: Rp 7,2 Miliar
4. Jalan & Jembatan Kedi-Galea, Tolabit-Togoreba Tua: Rp 72 Miliar
Nama-nama seperti Jhony Laos, Tony Laos, Fendi, dan Saldi disebut-sebut jadi pihak yang paling diuntungkan karena memiliki hubungan dekat dengan keluarga Gubernur.
Dalam pembicaraannya, Sartono mengungkapkan dugaan keras bahwa Gubernur Sherly diduga sengaja membiarkan kondisi ini terjadi. Bahkan, Kepala Dinas PUPR, Risman Iriyanto Djafar, dianggap tidak berani menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi.
Kami menduga Gubernur sengaja membiarkan hal ini. Kenapa Kadis PUPR diam seribu bahasa? Apakah dia takut, atau ada perintah untuk tidak mengganggu proyek-proyek keluarga? ” tanyanya.
GPM juga menekankan posisi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang diduga diisi oleh orang kepercayaan, sehingga proses tender hanya dianggap formalitas saja. Ini sangat bertolak belakang dengan visi “Maluku Utara Bangkit”.
Nyatanya? Anggaran pembangunan justru mengalir deras ke segelintir orang. Visi itu hanya topeng, yang bangkit hanya kekayaan mereka.
Di akhir pernyataannya, Sartono mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya untuk segera melakukan audit investigatif mendalam.
Kami minta KPK segera usut tuntas! Jangan biarkan Maluku Utara jadi ladang bisnis pribadi pejabat. Pisahkan tegas kekuasaan dan bisnis. Jika tidak dihentikan, Maluku Utara Bangkit hanyalah mimpi buruk bagi rakyat, dan pesta durhaka bagi segelintir penguasa," tutupnya. **(tim/red)