.png "Admin Global")
WARTAREPUBLIK.com | Langkat — Gelombang kemarahan publik mulai pecah. Lingkaran Mahasiswa Peduli Rakyat (LIMAPERA) menyerbu Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Langkat, membongkar dugaan carut-marut tata kelola desa yang tak lagi bisa ditutupi.
Aksi ini berubah menjadi panggung pembongkaran. LIMAPERA secara terbuka menuding Dinas PMD tidak hanya lalai, tetapi diduga kuat “bermain” dalam membiarkan pelanggaran serius terjadi di Desa Kwala Musam, Kecamatan Batang Serangan.
Koordinator aksi, Anur, melontarkan tudingan keras: rekomendasi tertanggal 17 Desember 2024 yang dikeluarkan PMD disebut sebagai produk cacat yang sarat kejanggalan.
“Ini bukan sekadar salah prosedur. Ini indikasi kuat ada yang tidak beres. Kalau aturan dilanggar dan dibiarkan, publik berhak menduga ada praktik ‘main mata’ di dalamnya,” tegas Anur lantang.
Sorotan utama tertuju pada jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa yang dipegang Sekretaris Desa dan disebut telah melewati batas waktu. Fakta ini dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan yang ironisnya tak kunjung ditindak.
“Plt dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Ini bukan kelalaian—ini pembiaran yang berpotensi melindungi kepentingan tertentu. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan?” ujar Anur, memancing sorak massa.
LIMAPERA bahkan menyebut kondisi ini sebagai potret bobroknya pengawasan internal PMD. Jika benar dibiarkan, maka dugaan penyalahgunaan kewenangan bukan lagi sekadar isu, melainkan ancaman nyata bagi integritas pemerintahan desa di Langkat.
Dalam tuntutannya, LIMAPERA tidak memberi ruang kompromi:
- Copot Kepala Desa Kwala Musam secepatnya.
- Batalkan rekomendasi PMD 17 Desember 2024 yang dinilai cacat hukum.
- Lakukan audit investigatif independen terhadap PMD Langkat.
- Usut dan beri sanksi tegas terhadap oknum yang terlibat.
- Buka seluruh proses administrasi desa ke publik tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Tak hanya itu, massa juga melontarkan ultimatum keras. Jika tuntutan diabaikan, mereka mengancam akan kembali dengan jumlah massa lebih besar dan tekanan yang lebih kuat.
Teriakan “bersihkan PMD” dan “usut tuntas!” menggema sepanjang aksi. Aparat keamanan tampak siaga penuh mengantisipasi potensi eskalasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PMD Kabupaten Langkat belum memberikan klarifikasi resmi. Sikap diam ini justru mempertebal tanda tanya di tengah publik.
Kini sorotan mengarah ke Pemerintah Kabupaten Langkat: akan bertindak tegas membongkar dugaan ini, atau justru membiarkan bara skandal terus membesar?
Redaksi: WARTAREPUBLIK.com
Editor: Zulkarnain Idrus